12 Juli 2017
Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tidak Tunduk Pada Freeport
Jakarta, Aktual.com – Dalam proses negoisasi kotrak PT Freeport (PT FI) Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memegang teguh kedaulatan negara…
10 Juli 2017
LSM Dukung Langkah Pemerintah Perangi Penggelapan Pajak
Jakarta (ANTARA News) - LSM Prakarsa mendukung langkah pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda untuk memerangi penggelapan pajak secara global dalam…
7 Juli 2017
Komitmen RI Perlu Diperkuat
JAKARTA, KOMPAS — Jelang Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hamburg, Jerman, Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri mendesak Presiden Joko Widodo memperkuat komitmen…
6 Juli 2017
Jelang KTT G20: Tekankan Isu Perubahan Iklim, Berikut Masukan Forum Masyarakat Sipil
Pada 7-8 Juli 2017, akan terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Forum terdiri dari 20 negara anggota ini akan membahas isu penting perekonomian dunia,…
9 Juni 2017
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi…
8 Juni 2017
Cadangan Terbatas, Pemerintah Kurangi Produksi Batu Bara
Indonesia termasuk 5 besar negara produsen batu bara di dunia dengan rata-rata produksi 440 juta ton per tahun. Namun, cadangan yang terus menipis membuat pemerintah akan…
8 Juni 2017
DEN: Produksi Batu Bara Harus Dikendalikan Agar RI Tak Krisis Energi
Jakarta - Produksi batu bara di 2019 akan dikurangi menjadi 400 juta ton per tahun di 2019. Tahun ini produksi batu bara dalam negeri mencapai 440 juta ton per tahun. Saat ini,…
8 Juni 2017
Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan
Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur…
8 Juni 2017
KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan…










