Palu – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerjasama dengan IDEA Yogyakarta selenggarakan pelatihan bertajuk “Pelembagaan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) di Tingkat Lokal dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Sulawesi Tengah” pada 7-8 Maret 2023 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelatihan yang ditujukan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulteng tersebut, dihadiri sejumlah perwakilan OPD, diantaranya dari Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPA); Dinas Kesehatan; Diskominfo; Dinas Perkebunan, Ombudsman Sulteng, dan sebagainya.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kesadaran bagi pemerintah daerah pentingnya transisi energi berkeadilan; mendiseminasikan dan tindak lanjut kajian “Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara”; menghimpun masukan serta merumuskan solusi bersama dalam memperbaiki tata kelola sumberdaya alam (SDA) dan mewujudkan transisi energi yang adil khususnya bagi masyarakat; serta merumuskan rekomendasi peluang pelembagaan EITI di daerah.

Hari pertama, pelatihan ini dibuka oleh Sampe Purba, Ketua Harian EITI Indonesia sekaligus Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, yang memberikan pengantar tentang EITI dan mengenalkan kelembagaan EITI di tingkat nasional seperti dasar hukum, tujuan, dan sejarah EITI di Indonesia. Sampe juga menyampaikan tujuan EITI yakni mendorong keterbukaan data yang sistematis, tersedia bagi publik, valid, dan mendukung pembangunan negara di sektor mineral dan batubara, dengan mengacu pada persyaratan/standar global yang disepakati dalam forum Multi-Stakeholder Group (MSG).

Sementara itu, Emanuel Bria, Asia Officer Sekretariat EITI Internasional yang juga menjadi narasumber menyoroti dampak industri ekstraktif dengan transisi energi seperti menurunnya permintaan sektor ekstraktif dan meningkatkannya mineral kritis seperti nikel dengan menyampaikan konteks komitmen global dalam perubahan iklim. Selain itu, ia juga menjelaskan peranan EITI dalam transisi energi yakni membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk melakukan dialog kebijakan sehingga dapat diketahui sikap/pandangan stakeholder dalam transisi energi.

Selanjutnya, Tenti Novari dan Ibrahim Zuhdhi Badoh selaku fasilitator training memandu proses training secara partisipatif mulai dari diseminasi kajian “Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara”; mengenalkan konsep dasar transisi energi yang berkeadilan kepada peserta; serta berlatih membaca dan melakukan analisis terhadap laporan EITI Indonesia.

Di hari kedua, peserta lebih banyak melakukan praktek secara berkelompok mulai dari melakukan analisis dan rekomendasi laporan EITI tahun 2019 – 2020. Dari hasil analisis tersebut, peserta merekomendasikan EITI Indonesia perlu melakukan sosialisasi yang tertuang dalam kebijakan industri ekstraktif; menanyakan apakah cakupan sektor EITI dapat diperluas seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan; mengusulkan agar aplikasi MOMI, e-PNBP; MODI yang ada di pusat bisa dikembangkan di daerah dan dapat dijangkau warga desa; kasus konflik perusahaan tambang dapat dimasukan dalam laporan EITI.

Peserta juga diminta untuk melakukan identifikasi dampak transisi energi dan mitigasi resiko bagi pemerintah daerah dan melakukan analisis terhadap kebijakan, program dan anggaran pemerintah daerah dalam transisi energi berkeadilan. Peserta mendiskusikan pengembangan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebijakan transisi energi dalam RPJMD, RKPD, RUED, dan APBD 2023. Dari hasil diskusi, didapatkan informasi bahwa Diskominfo Sulteng hendak melakukan program pengumpulan data sektoral OPD daerah untuk kemudian mempublikasikannya. Kemudian DLH dan Dinas ESDM berencana mengadakan semacam program pencegahan pencemaran lingkungan, subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu, serta program pengembangan 48 kampung iklim. Sementara DPPA ingin mengembangkan pelatihan bagi perempuan untuk mengelola sampah dapur/rumah untuk menjadi biogas. Selain itu, peserta juga tertarik untuk menyusun program edukasi bagi ibu-ibu agar memilih nutrisi anak yang tidak tercemar industri tambang sehingga mencegah gangguan tumbuh kembang anak.

Penulis: Wicitra
Reviewer: Aryanto Nugroho


Bagikan