Mataram, NTB (28/10/2019) Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah yang sekaligus sebagai Envoy (Duta) Open Government Partnership (OGP) tingkat global mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disambut oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah dan kepala Dinas Infokom Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH. Dalam kunjungan yang berlangsung pada 28 Oktober 2019 tersebut, Maryati menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya pada program NTB Satu Data yang sedang digagas dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB saat ini. Selain mengundang ibu Wagub untuk memberika sambutan dalam diskusi publik yang akan berlangsung esok harinya, pertemuan tersebut juga diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih kongkrit ke depannya, khususnya dalam mendorong pemerintahan yang informatif, akuntabel dan terbuka.

Wakil Gubernur NTB, ibu Siti Rohmi menyambut baik kunjungan dan apresiasi direktur PWYP tersebut dan menyampaikan pentingnya program satu data tersebut dalam mengatasi program pengentasan kemiskinan di NTB, agar lebih tepat sasaran, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lebih khusus, ibu Wagub menekankan pentingnya revitalisasi program-program posyandu di seluruh wilayah provinsi NTB melalui pemberdayaan perempuan (ibu-ibu kader Posyandu) dalam mengatasi masalah kematian ibu dan anak, problem gizi buruk serta masalah-masalah kesehatan lainnya di tingkat akar rumput. “melalui satu data, perempuan kader-kader Posyandu selain menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kesehatan di tingkat komunitas, juga menjadi ujung tombak dari pendataan dan validasinya, dengan demikian data untuk program pembangunan kita selalu valid dan tepat sasaran” imbuh Ibu Wagub dengan penuh semangat dalam pertemuan tersebut.

Kunjungan yang berlangsung bersama direktur SOMASI NTB tersebut merupakan rangkaian agenda kerja PWYP Indonesia dalam mendorong program perbaikan tata kelola pemerintahan (di sektor industri ekstraktif dan EITI), dan juga merupakan upaya untuk mendorong kolaborasi (ko-kreasi) yang efektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan (non-state actor) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui Open Government Partnership (OGP). Kepala Dinas komunikasi, informasi dan statistik (Diskomfotik) Provinsi NTB, bapak I Gede Putu Aryadi dalam kunjungan tersebut menceritakan mengenai perkembangan inisiatif satu data yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi tersebut telah berhasil membawa NTB memperoleh penghargaan beberapa kali di tingkat nasional sebagai Badan Informasi Publik yang Informatif. Prestasi tersebut ingin terus dipertahankan dan ditingkatkan agar semakin memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk siap untuk menjalin kolaborasi dengan segenap masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

Link pemberitaan media terkait:

Bagikan