Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan) didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendar Prihadi memberikan keterang pers usai peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan Open Goverment Partnership (OGP) pada tahun 2011 dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas. Setahun kemudian, untuk mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia dan menjalankan keanggotaannya dalam OGP, Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). Peserta yang hadir pada acara ini meliputi pimpinan pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers usai peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memberi keterangan kepada wartawan usai peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan Open Goverment Partnership (OGP) pada tahun 2011 dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memberi keterangan kepada wartawan usai peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Peserta yang hadir pada acara ini meliputi pimpinan pemerintah pusat dan daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (dua dari kanan) didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendar Prihadi (dua dari kiri), Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa (kanan), dan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho melakukan peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan Open Goverment Partnership (OGP) pada tahun 2011 dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (tengah) didampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendar Prihadi (kiri), dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa ,melakukan peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2/2023). KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN