11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:
Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif
Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam Seminar Nasional CSR Universitas Sembilan Belas November…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi…
Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014
Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)? Menjawab hal ini, Sony Heru…
Membela dari Udara (Fighting for the Space)
Video pendek tentang peran dari teknologi inklusif, drone, dalam menjaga hak tenurial masyarakat sekitar tambang yang dilakukan oleh PWYP Indonesia dan Swandiri Insitute.
Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di…