Tarik Ulur Larangan Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah untuk tidak kembali melakukan kebijakan relaksasi pertambangan mineral khususnya untuk ekspor…
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti…
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti bahwa mekanisme perizinan tambang rentan praktek…
Pekerjaan Rumah Menteri ESDM Baru
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Mengapa Blok Migas Ada di Hutan Konservasi?
UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas apapun di Hutan Konservasi, namun data paparan ESDM dalam Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi ini menunjukkan adanya…
Moratorium Tambang di Aceh
Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.
6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba
Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan untuk mendorong terciptanya…
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya,…