Pokok-Pokok Usulan Masyarakat Sipil untuk RPJMD Jawa Tengah 2018-2023

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan terhadap draft RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun…

Masukan untuk Bahan Penyusunan Debat Capres-Cawapres Pemilu 2019

Demokrasi menyediakan ruang aspirasi dan penciptaan narasi bagi publik, untuk berpartisipasi dalam membangun kemajuan sebuah bangsa. Demokrasi menyediakan ruang…

Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia

Aktivitas pertambangan dapat menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan dapat mengubah topografi lahan dan…

#20TahunReformasi: Catatan Sektor Migas dan Pertambangan

Laporan disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia untuk menandai 20 tahun usia Era Reformasi, sejak 1998. Laporan ini disusun sebagai refleksi…

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola

Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia, termasuk 1.038 wajib pajak Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi rentan digunakan…

Potret Migas dan Pertambangan Di Provinsi Jawa Timur

Sumber daya ekstraktif, khususnya sektor pertambangan migas dan mineral serta batubara secara nasional masih menjadi sektor utama penyumbang penerimaan negara…

Industri Migas dan Tantangan Pencegahan Celah Korupsi di Indonesia

Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi. Pandangan tersebut terkonfirmasi oleh…

Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya,…

Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif

Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Pertama, hal tersebut…

Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…

Privacy Preference Center

Skip to content