#PanamaPapers, Aliran Uang Haram, dan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia

Disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia dalam Konferensi Pers Forum Pajak Berkeadilan (10/4). #PanamaPapers, Aliran Uang Haram, dan Kepatuhan Perpajakan…

Managemen Pendapatan Negara dari Sektor Ekstraktif

Materi ini dipresentasikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dalam Workshop "Transparency as Passion" yang diselenggarakan oleh…

Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Industri Ekstraktif

Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia di Seminar Sembilan Belas November Kolaka, 4 April lalu. Keterbukaan…

Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil

Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan. Usulan tentang BUMN Khusus ini beragam, ada yang menginginkan Pertamina sebagai BUMN khusus, ada…

11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil

Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:

Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif

Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam Seminar Nasional CSR Universitas Sembilan Belas November…

Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau

Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik. Hal ini ditengarai disebabkan oleh distribusi listrik yang lebih banyak diperuntukkan bagi industri…

Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi

Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara sepanjang 2012-2015 lalu, kali ini KPK merambah di sektor energi. KorSup Energi kali ini meliputi sektor…

Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara

Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi…

Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba (Permen 07/2014)

PWYP Indonesia mendorong reformasi kebijakan pada sektor minerba, salah satunya fokus pada aspek kepatuhan dan perbaikan mekanisme jaminan reklamasi dan pascatambang. Bagaimanakah…

Privacy Preference Center

Skip to content