Jorjoran Izin Tambang, Ledakan IUP Baru Bakal Tidak Terkontrol?
KBR, Jakarta - Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) baik ormas keagamaan maupun ormas non-keagamaan, dikhawatirkan akan berimplikasi pada…
6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana
Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari kegiatan produksi mereka. Hal…
RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot
Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Rasio pajak yang…
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI)…
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
(Jakarta, 23/7) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI) Indonesia,…
RUU EBET dan RPP KEN Tak Cukup Ambisius Capai Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers Untuk disiarkan segera Jakarta, 28 Juni 2024 – Pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan…
Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif
[Jakarta, 26 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC…
PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut bahwa Peraturan…
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas kepada ormas…