6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana
Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari kegiatan produksi mereka. Hal…
RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot
Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Rasio pajak yang…
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI)…
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas kepada ormas…
Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
NUSANTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai penerima penawaran izin tambang.…
Berisiko Timbulkan Permasalahan Lingkungan hingga Konflik Kepentingan, PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024
Kaltimtoday.co, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 29 organisasi tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden Jokowi…
Bagi-bagi Lahan Tambang ke Ormas Keagamaan; Koalisi PWYP Indonesia Desak Presiden Cabut PP 25 Tahun 2024
SAMARINDA.NIAGA.ASIA –Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, BERSAMA koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat…
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang telah direvisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021…
Obral Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Banjir Kritik, Anggota Komisi VII DPRRI: Tata Kelola Tambang Bisa Makin Amburadul
AKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun…