PWYP Ingatkan Menteri ESDM Baru, Jangan Ada Lagi Solusi Palsu Transisi Energi
Wanaloka.com – Arifin Tasrif digeser Bahlil Lahadalia dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggantian kursi Menteri ESDM itu dilakukan Presiden Joko Widodo…
Jokowi Beri Lampu Hijau! Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah dan Beberapa Ormas Berburu Harta Karun di Perut Bumi Indonesia
HARIANHALUAN.COM - Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap pertambangan harus memiliki nursery atau persemaian bibit tanaman untuk menjaga kondisi lingkungan. Jokowi…
Jorjoran Izin Tambang, Ledakan IUP Baru Bakal Tidak Terkontrol?
KBR, Jakarta - Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) baik ormas keagamaan maupun ormas non-keagamaan, dikhawatirkan akan berimplikasi pada…
6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana
Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari kegiatan produksi mereka. Hal…
RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot
Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Rasio pajak yang…
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency International (TI)…
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas kepada ormas…
Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
NUSANTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai penerima penawaran izin tambang.…
Berisiko Timbulkan Permasalahan Lingkungan hingga Konflik Kepentingan, PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024
Kaltimtoday.co, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 29 organisasi tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden Jokowi…