Kementerian ESDM Hentikan Sementara 36 Perusahaan Minerba di Kaltim

Penghentian sementara izin operasi kepada 190 perusahaan tambang yang tak patuh menempatkan jaminan reklamasi, dianggap kurang memadai. Pemerintah diminta mengawal penerapan…

Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan

KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendesak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan reformasi pajak. FPBI menilai…

WALHI Dorong Moratorium Izin Tambang di NTB, Minta APH Tidak Cawe-cawe

KORANNTB.com – Sengkarut Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB kian meruncing akhir-akhir ini. Terjadi pro-kontra antara pihak yang mendukung keberadaan tambang rakyat dan pihak…

Analisis: Tambang Ilegal di Indonesia Bukan Rahasia, Melainkan Dilindungi

Tambang ilegal bukanlah kejahatan tersembunyi di Indonesia, melainkan industri yang sudah mengakar dan dilindungi oleh para pemilik kuasa. Praktik ini telah berlangsung selama…

Uni Eropa ingin merampungkan perjanjian dagang dengan Indonesia pada bulan September. Mungkinkah itu tercapai?

Oleh: Jakob Weizman BRUSSELS — Ketika Donald Trump mengancam Uni Eropa dengan tarif sebesar 30 persen, Ursula von der Leyen tidak terpancing. Ia justru memandang ke timur, bukan…

Tambang Batubara Ilegal di IKN, Mata Rantai yang Susah Putus

Tahura Bukit Soeharto yang masuk kawasan IKN banyak tergerus tambang batubara ilegal. Butuh reformasi tata kelola pertambangan dari hulu ke hilir. Polisi menetapkan tiga tersangka…

Skandal Tambang Batubara IKN yang Bikin Tekor Rp 5,7 T, Saatnya Evaluasi dan Perkuat Pengawasan

KOMPAS.com — Tambang batubara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mengungkap skandal besar di jantung proyek strategis…

10 Tahun Asyik Mencuri di Halaman Belakang Istana IKN

BETAHITA.ID - Operasi penambangan batu bara ilegal di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, di Kalimantan Timur…

PWYP Nilai Pemerintah Gagal Mengawasi Pertambangan Minerba di IKN

PWYP Nilai Pemerintah Gagal Mengawasi Pertambangan Minerba di IKN. TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) menuntut pemerintah bertanggung jawab dan segera…

PWYP: Kasus Tambang Ilegal di IKN Bukti Lemahnya Pengawasan Minerba

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, terbongkarnya praktik tambang batubara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan…

Privacy Preference Center

Skip to content