Memanggil Jokowi untuk Berjuang dengan Misi Moratorium
Koalisi Tambang Anti-Mafia menyerukan Presiden Joko Widodo, 'Jokowi', untuk terus berjuang untuk moratorium lima tahun pada aktivitas destruktif baru di hutan Indonesia. Awal…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…
Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut
Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…
RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan
Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…
Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia
Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…
Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare
Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber…
Berbagi Pengalaman Mengenai Akuntabilitas Sosial di Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu.…
