Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara
KPK memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak korupsi dari…
Alokasi Dana Migas Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur…
Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan…
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, dan…
Financial Modelling dan Keterbukaan Industri Ekstraktif
Gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif yang tercermin dari berkembangnya inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) maupun European Union…
Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara
Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan hingga penghindaran…
Komitmen Pemerintah Batasi Produksi Batu Bara Dipertanyakan
JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batu bara menjadi 400 juta ton pada 2019 diragukan. Padahal pembatasan produksi batu bara…
Surati Bappenas, Kementerian ESDM Naikkan Target Produksi Batubara
"Jangan sampai permohonan peningkatan produksi ini memperkuat dugaan pemerintah lemah terhadap intervensi dari perusahaan dan pelaku usaha," kata Publish What You Pay Indonesia…
Pemerintah Wajib Batasi dan Turunkan Produksi Batubara
Jakarta, Petrominer — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dituntut serius mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di…