Polemik Tarik Ulur Kebijakan Perpanjangan PKP2B? (Tak Perlu, Asal Konsisten Dengan UU Minerba)

Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 10 Juli 2019 dan setelahnya Jakarta — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak…

Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI

Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di…

Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif

Komitmen negara-negara terkait beneficial ownership dalam platform Open Government Partnership (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara telah memiliki…

Penggunaan Global Forest Watch Platform dalam Pemantauan dan Konservasi Hutan

Sekitar 400 praktisi dan inovator pengawasan hutan bertemu dan berkumpul dalam Global Forest Watch Summit (18-19 Juni) lalu, datang dari 30 negara…

MoU Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik

Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)…

Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia

Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry…

Siaran Pers: KTT G20 di Jepang, Publish What You Pay Indonesia dorong Efektifitas Kerja Sama Perpajakan dan Transisi Energi yang Konsisten, Tegas dan Terukur

KTT Negara Negara yang tergabung dalam G20 sedang berlangsung dua hari ini di Osaka, Jepang. Pertemuan tingkat tinggi yang diadakan setiap tahun ini,…

Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi

Di pertengahan Bulan Ramadhan tahun ini, warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bertemu dan…

Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan…