Agenda Prioritas 3 (AP-3) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
AP-3 meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola sektor energi (termasuk transisi energi), tata kelola lahan dan lingkungan hidup, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam migas, pertambangan dan energi.
Artikel terkait
Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara
KPK memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan…
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah…
Belajar dari Carut Marut Tata Kelola Tambang Batu Bara
Kekacauan dalam pemberian izin tambang telah menimbulkan beragam dampak buruk, seperti izin bermasalah, tumpang tindih pemanfaatan lahan, kerusakan…
Komitmen Pemerintah Batasi Produksi Batu Bara Dipertanyakan
JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batu bara menjadi 400 juta ton pada 2019 diragukan. Padahal…
Surati Bappenas, Kementerian ESDM Naikkan Target Produksi Batubara
"Jangan sampai permohonan peningkatan produksi ini memperkuat dugaan pemerintah lemah terhadap intervensi dari perusahaan dan pelaku usaha," kata…
Pemerintah Wajib Batasi dan Turunkan Produksi Batubara
Jakarta, Petrominer — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dituntut serius mengimplementasikan kebijakan…
Produksi Perlu Sesuai Patokan
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya menaati patokan produksi batubara 2017 sebanyak 413 juta ton untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ada…
Siaran Pers: Pemerintah Wajib Patuhi Kebijakan Pembatasan dan Menurunkan Produksi Batubara
JAKARTA – Kementerian ESDM dituntut serius untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton.…
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…