7 November 2019
Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45…
30 Oktober 2019
Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB
Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi…
26 Oktober 2019
Diskusi Publik The Brooking Institute: Menggunakan Data Industri Ekstraktif untuk Mengatasi Kesenjangan dan Memperkuat Akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober (2019), The Brooking Institute untuk Africa Growth Initiative bersama dengan Oxfam, The Natural Resource Governance…
25 Oktober 2019
Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi
Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi…
22 Oktober 2019
Visi Jokowi Terkait Transformasi Ekonomi Keluar dari Ketergantungan SDA, Perlu Syaratkan Pentingnya Tata Kelola dan Anti-Korupsi
Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 22 Oktober dan setelahnya Jakarta—Presiden Jokowi dalam pidato resminya sesaat setelah dilantik…
18 Oktober 2019
Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan…
11 Oktober 2019
Program Tata Kelola Industri Ekstraktif dan Hutan
Extractive Industry and Forest Governance Program “Saat ini teknologi memungkinkan kita mengetahui perubahan bentang kawasan hutan dengan mudah,…
10 Oktober 2019
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal…
10 Oktober 2019
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.