Kolonadale – Transisi energi merupakan pergeseran sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil ke energi bersih yang lebih ramah di lingkungan. Tujuan dari peralihan ini adalah untuk menekan risiko pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan di masa mendatang. Isu transisi energi tengah ramai digaungkan di tingkat global dan nasional bahkan menjadi prioritas isu yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia.
Tata kelola transisi energi perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka mempersiapkan proses peralihan energi yang berkeadilan di berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perluasan informasi, peningkatan kapasitas, maupun akses informasi terkait perlu ditingkatkan. Diharapkan ragam pemangku kepentingan dapat mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga akan lebih mampu menekan risiko dari transisi khususnya di tingkat lokal.
Pada 28 Desember 2022, di Kolonadale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama IDEA Yogyakarta menyelenggarakan Workshop “Pelembagaan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) di Tingkat Lokal dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan di Kabupaten Morowali Utara” yang bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap dampak transisi energi dan industri ekstraktif di tingkat komunitas, serta pentingnya transisi energi berkeadilan; Diseminasi dan tindak lanjut kajian “Pelibatan Masyarakat dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui Implementasi EITI di Kabupaten Morowali Utara”; Menghimpun masukan serta merumuskan solusi bersama dalam memperbaiki tata kelola SDA dan mewujudkan transisi energi yang adil khususnya bagi masyarakat; dan Merumuskan rekomendasi peluang pelembagaan EITI di daerah.
Workshop secara hybrid yang difasilitasi oleh Tenti Kurniawati, Direktur Eksekutif IDEA Yogyakarta dan Ibrahim Fahmy Badoh, Peneliti PWYP Indonesia ini, dihadiri oleh peserta dari perwakilan Pemerintah Pusat, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perwakila Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, lembaga non pemerintah yang berbasis di ibukota Provinsi, perwakilan sejumlah desa di sekitar wilayah pertambangan nikel seperti Desa Tiu dan Desa Towara.
Workshop ini di-awali dengan penyampaian scoping study yang menekankan pada tantangan daerah penghasil tambang seperti Kabupaten Morowali Utara, dalam memanfaatkan peluang berkembang dan bertumbuhnya daerah oleh aktifitas pertambangan sekaligus mengupayakan adanya perbaikan dalam hal tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berwawasan lingkungan, dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Selanjutnya, disampaikan masih terdapat kesenjangan antara standar-standar yang terdapat di dalam inisiatif EITI dengan pelaksanaannya di tingkat local (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia terutama di daerah-daerah penghasil tambang. Beberapa tantangan penerapan standar EITI menjadi penting di daerah terutama jika melihat konteks kebutuhan dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar tambang diantaranya terkait keterbukaan data-data perusahaan tambang, informasi terkait perijinan tambang, data kepemilikan tambang,data pengeloaan tambang termasuk pihak ke-3 (sub-kontraktor), data volume dan hasil tambang, pengelolaan penerimaan hasil tambang bagi daerah dalam bentuk dana bagi hasil dan bagaimana pengelolaan dan tindak lanjut dari dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan bagi daerah.
Selanjutnya peserta dikenalkan sekaligus mendiskusikan pelaksanaan inisiatif EITI di Indonesia serta dampaknya. Sekaligus mendiskusikan pentingnya pelibatan dan peningkatan peran perempuan di dalam pertambangan dan pentingnya pelembagaan EITI di tingkat daerah yang dapat menjadi jalan bagi perbaikan tata kelola pertambangan di daerah.
Workshop ini mendapat sambutan sangat baik oleh masyarakat dan juga perwakilan pemerintah. Antusiasme yang tinggi terutama muncul karena berharap inisiatif EITI dapat menjadi jalan untuk mencari solusi bersama antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan tambang terkait berbagai permasalahan terutama dalam hal mengatasi dampak lingkungan yaitu pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan dan industri pengolahan hasil tambang (smelter) juga permasalahan lingkungan, pelibatan perempuan dan anak, permasalahan ekonomi dan kejelasan terkait tanggungjawab perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan juga dalam hal penyaluran dana kompensasi maupun CSR. Juga terkait kejelasan program pemerintah seperti Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakay (PPM) dan formulasi anggaran dari alokasi dana bagi hasil.
Peserta juga menyambut baik ide pelembagaan EITI di daerah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya local dalam hal ini hasil pertambangan dan industri hasil pertambangan di satu sisi dan di sisi yang lain adalah sebagai sarana untuk pelibatan masyarakat dan juga pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah bersama. Beberapa program juga disampaikan dapat dijadikan sarana untuk menjembatani pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab perusahaan terutama terkait program asosiasi perusahaan ramah anak.
Workshop ini merupakan bagian dari program “Engaging Communities in a Just Transition through EITI Implementation” kerjasama antara Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan IDEA Yogyakarta atas dukungan Sekretariat EITI Internasional. Program ini untuk mendukung masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk lebih memahami, membahas, menangani, dan mempersiapkan dampak transisi energi di komunitas yang bergantung pada industri ekstraktif di daerah yang bergantung pada sumber daya.
Penulis: Aryanto Nugroho