Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan…
Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun…
