28 Maret 2019
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan…
16 Januari 2019
EITI dan Keterbukaan Kontrak di Industri Ekstraktif
Bahan paparan ini disampaikan dalam Diskusi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif, 16 Januari 2019. EITI dan…
16 Januari 2019
Dokumen Kontrak: Kepentingan Publik VS Kepentingan Privat
Bahan paparan ini disampaikan oleh Alamsyah Saragih, Anggota OMBUDSMAN RI dan Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011, dalam Diskusi Keterbukaan…
16 Januari 2019
Klasifikasi Informasi Publik di Sektor Energi, dan Sumber Daya Mineral
Bahan paparan ini disampaikan dalam Diskusi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif, 16 Januari 2019.…
16 Januari 2019
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Bahan paparan ini disampaikan dalam Diskusi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif, 16 Januari 2019.…
13 Juli 2018
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of…
11 April 2018
Memahami PNBP di Sektor Tambang: KK, PKP2B, dan IUP
Ketentuan fiskal untuk Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai…
21 Maret 2018
Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif
Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan…
15 September 2017
Publik Menanti Dokumen Hukum Hasil Negosiasi Pemerintah-Freeport
Setelah Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah tercapainya kesepakatan negosiasi dengan PT Freeport…
14 September 2017
Ada Kekhawatiran Dana Divestasi Dipakai Bangun Smelter
JAKARTA - Peneliti Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah khawatir akan poin-poin kesepakatan pemerintah dengan Freeport Indonesia.…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.