Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar diskusi terbuka bertajuk Sarasehan Warga: Transisi Energi Adil dan Inklusif Berbasis Komunitas di Jakarta Pusat pada 22 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Open Government Week 2026 yang bertujuan memperkuat pengarusutamaan prinsip Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) serta partisipasi publik dalam kebijakan energi nasional. Diskusi ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung komitmen Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) VIII dalam mendorong percepatan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif.
Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong transisi energi yang berkeadilan serta tata kelola pemerintahan yang terbuka. Dalam forum tersebut, berbagai praktik baik dan pengalaman masyarakat dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkat sebagai pembelajaran penting bagi pengembangan kebijakan transisi energi di tingkat nasional.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, mengatakan bahwa sarasehan ini merupakan hasil kerja kolektif antara PWYP Indonesia bersama mitra komunitas di NTB dan NTT serta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini mendampingi masyarakat dalam mengembangkan praktik transisi energi berbasis komunitas.
“Transisi energi tidak boleh dipahami sebatas peralihan teknologi. Ini adalah agenda sosial-ekologis yang mempertanyakan siapa yang menanggung beban dan siapa yang menikmati manfaatnya. Masyarakat lokal, khususnya perempuan dan kelompok rentan, adalah aktor utama yang mampu memimpin transisi energi di tingkat lokal, namun sering kali belum diakui secara formal dalam kebijakan nasional maupun daerah. Pengalaman yang telah berjalan, ketangguhan perempuan desa, dan praktik kolaboratif yang tumbuh di komunitas perlu dibawa ke tingkat kebijakan yang lebih luas,” ujar Aryanto saat membuka kegiatan.
Komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang hadir dari NTB dan NTT berbagi pengalaman mengenai inovasi usaha produktif berbasis energi terbarukan, pengembangan model perencanaan dan pengelolaan energi yang mengedepankan prinsip GEDSI, serta pentingnya kepemimpinan perempuan dalam mendorong transisi energi berbasis komunitas.
Hadir sebagai penanggap dalam kegiatan ini Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani, serta Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem Komisi XII Juli Panglima Saragih.
Mewakili Gema Alam NTB, Ziko membagikan pengalaman organisasinya dalam memperkuat kepemimpinan perempuan di desa sebagai bagian dari upaya mendorong transisi energi yang inklusif. Menurutnya, membangun kepemimpinan perempuan bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan.
“Pertama, kami memanfaatkan potensi desa yang dapat dikembangkan, melakukan Rapid Care Analysis untuk melihat hubungan perempuan dengan akses energi, serta melakukan pendataan disabilitas yang kemudian digunakan oleh pemerintah desa sebagai dasar advokasi pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Kedua, kami melakukan peningkatan kapasitas melalui sekolah setara, diskusi kampung, dan pelatihan berjenjang,” ujar Ziko.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut mencakup berbagai materi, mulai dari citra diri, kepemimpinan perempuan, perubahan iklim, hingga pemahaman tentang transisi energi. Setelah memiliki kapasitas yang memadai, perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelompok dampingan mulai melakukan advokasi dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.
“Saat ini, teman-teman perempuan yang tergabung dalam SEKRA sudah melakukan advokasi hingga tingkat provinsi. Mereka membangun komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan dukungan pengembangan biogas dan pompa air. Selain itu, kami juga terus melakukan kampanye melalui media sosial dan berbagai bentuk kolaborasi dengan PWYP Indonesia maupun organisasi lainnya,” tambahnya.
Pengalaman lain datang dari Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) yang mendampingi masyarakat di 6 desa di Flores Timur, NTT. Mewakili YPPS, Simon Petrus menjelaskan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan berhasil mengembangkan inovasi energi terbarukan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Program tersebut lahir dari tingginya ketergantungan masyarakat pada energi fosil, mahalnya biaya energi, serta terbatasnya akses ekonomi bagi perempuan dan kelompok rentan. Dengan memanfaatkan kelapa sebagai komoditas utama daerah, masyarakat mengembangkan berbagai inovasi seperti briket tempurung kelapa, rumah energi matahari (solar dryer), dan pengering hasil pangan berbasis tenaga surya.
“Melalui teknologi briket tempurung kelapa, rumah energi matahari, dan pengering hasil pangan tenaga surya, limbah kelapa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kopra premium, arang tempurung, dan briket biomassa,” kata Simon.
Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pembentukan kelompok Simpan Pinjam Komunitas (SILC). Model ini berhasil memperluas akses pembiayaan usaha, membangun budaya menabung, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, dana komunitas yang berhasil dihimpun melalui kelompok SILC telah mencapai lebih dari Rp807 juta.
Pemanfaatan energi terbarukan untuk usaha produktif juga membuka peluang kerja baru, mulai dari produksi dan pemasaran briket, pengolahan limbah kelapa, pengoperasian rumah energi matahari, hingga pengembangan produk pangan berbasis kelapa. Dampak program terlihat dari meningkatnya pendapatan rumah tangga, naiknya nilai jual kopra, berkurangnya biaya energi untuk memasak hingga sekitar 50 persen, serta meningkatnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif.
Meski demikian, Simon menilai masih diperlukan upaya untuk memperluas praktik baik tersebut ke wilayah lain serta memperkuat akses masyarakat terhadap investasi dan teknologi energi terbarukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Dalam konteks mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, CIS Timor turut membagikan pengalaman kampanye GEDSI yang melibatkan masyarakat adat, pemimpin adat, dan perempuan di Sumba Barat Daya. Mewakili CIS Timor, Agustina menjelaskan bahwa pendekatan tersebut terbukti efektif dalam mendorong perubahan sosial di tengah budaya patriarki yang kuat.
“Sebelumnya, isu kesetaraan gender dan inklusi cukup sulit dibahas karena budaya patriarki yang masih kuat. Namun, melalui kampanye yang melibatkan tokoh adat, perempuan mulai terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan di desa. Bahkan ada perempuan yang terpilih menjadi Ketua BUMDes dan terlibat dalam Musrenbang,” ujarnya.
Menurut Agustina, perubahan tersebut juga mendorong dukungan kebijakan di tingkat desa. Pada 2025, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta untuk pembangunan tungku hemat energi di lima desa. Dukungan tersebut berlanjut pada 2026 melalui pembangunan 30 unit tungku hemat energi di 2 desa tambahan.
Sementara itu, Fahrunnisa dari GEDSI JET NTB menekankan pentingnya memasukkan prinsip GEDSI secara eksplisit ke dalam regulasi energi di tingkat nasional dan daerah. Menurutnya, penyebutan yang jelas akan memperkuat pengakuan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses transisi energi.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menyusun pedoman resmi mengenai penerapan GEDSI di sektor energi serta menjadikan analisis GEDSI sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dan pelaksanaan program energi.
Berbagai pengalaman, praktik baik, dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat serta organisasi masyarakat sipil dalam Sarasehan Warga ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi yang adil, inklusif, dan berbasis komunitas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, transisi energi diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target energi bersih nasional, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih setara dan berkelanjutan.
Penulis: Ariyansah NK
Penyunting: Mouna Wasef