Sentul–Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Rapat Kerja Badan Pengarah dan Sekretariat Nasional Koalisi PWYP Indonesia pada 26-27 Februari 2024. Rapat ini menjadi tonggak penting dalam mengevaluasi capaian di tahun 2023 serta merumuskan rencana kerja untuk tahun yang akan datang.
Pada hari pertama rapat, suasana kondusif mewarnai bertemunya anggota Badan Pengarah dengan sekretariat nasional PWYP Indonesia. Fokus utama kami adalah peninjauan kembali kontribusi PWYP Indonesia dalam berbagai isu, termasuk transisi energi, jaringan regional dan global, tata kelola organisasi, media sosial, dan badan usaha PWYP Indonesia.
Anggota Badan Pengarah memberikan kritik dan pujian terhadap kinerja Sekretariat Nasional PWYP Indonesia di tahun 2023. Beberapa poin penting yang diangkat meliputi peninjauan ulang Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Agenda Prioritas (AP) PWYP untuk navigasi di tahun 2024, komitmen PWYP Indonesia terhadap Agenda Prioritas tanpa ketergantungan pada donor, perbaikan konten media sosial, upaya pembentukan badan hukum bagi unit usaha Seknas PWYP Indonesia, serta agenda disposal aset PWYP Indonesia.
Pada hari kedua, fokus rapat bergeser ke pembahasan lebih rinci terkait Pembentukan Panitia Rapat Umum Anggota (RUA), Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pemilihan koordinator nasional, badan pengarah, dan konferensi nasional tata kelola SDA. Beberapa hasil kepanitiaan yang disusun mencakup pembagian tugas untuk konferensi, panitia penyusunan dokumen, dan panitia seleksi kandidat.
Rapat juga menjadi momen penting bagi PWYP Indonesia untuk membahas dan menyepakati Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga sebagai upaya penguatan tata kelola organisasi. SOP yang dibahas meliputi Kode Etik, Anti-Korupsi, dan Konflik Kepentingan.
Dengan demikian, rapat kerja 2024 menjadi landasan kuat bagi PWYP Indonesia untuk melangkah ke depan dengan lebih kokoh dan terstruktur. Dalam menghadapi berbagai tantangan di ranah transparansi ekstraktif, PWYP Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memperjuangkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif Indonesia.
