KBRN, Mataram: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpartisipasi dalam kegiatan OGP Local Indonesia Camp yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Bandung, dari tanggal 4 hingga 8 November 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI sebagai Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait tata kelola dan implementasi prinsip keterbukaan dalam pemerintahan.
OGP Local Indonesia Camp merupakan inisiatif yang bertujuan memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah melalui Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi global yang berfokus pada keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Sejak 2020, NTB menjadi salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang terpilih sebagai anggota OGP Lokal, bergabung bersama 164 anggota OGP Lokal lainnya di seluruh dunia.
Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA, mendorong kolaborasi antar kota di komunitas global. Ia juga menyoroti enam isu strategis yang menjadi prioritas OGI, termasuk antikorupsi, perlindungan ruang kewargaan dan demokrasi, layanan publik inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender dan disabilitas, serta pengelolaan sumber daya alam dan energi.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, juga turut hadir dan menekankan pentingnya inovasi sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, inovasi daerah tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga fondasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Data pelaporan inovasi daerah yang terus meningkat harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, inovasi perlu menjadi prioritas agar pembangunan daerah lebih efektif dan efisien,” ungkap Yusharto.
Pada sesi berbagi OGP Local, Plh. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng, menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan perkembangan program open government di NTB. Yasrul menjelaskan tahapan program sejak 2021 dan menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam mendukung implementasi program tersebut.
“NTB telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, dan Open Government Indonesia. Hal ini dilakukan agar program dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan luas,” jelasnya.
Dengan keterlibatan NTB dalam OGP, diharapkan prinsip keterbukaan pemerintah dapat semakin diperkuat, menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Program ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan elemen non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, dalam rangka merumuskan solusi inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat.
Sumber: RRI