Tallinn, Estonia – Publish What You Pay (PWYP Indonesia), sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil terlibat aktif dalam inisiatif Open Government Partnership (OGP) sejak lebih dari satu dekade lalu, berpartisipasi dalam OGP Summit yang ke-8. Sejak tahun 2011, OGP Summit telah dilaksanakan sebanyak enam kali, di mana negara yang berperan sebagai tuan rumah, yaitu Inggris, Meksiko, Prancis, Georgia, Kanada, dan Korea Selatan, dan terakhir di Tallinn, Estonia.
OGP Summit 2023 diselenggarakan di Tallinn, Estonia, pada tanggal 4-8 September 2023, mengangkat 6 (enam) isu strategis yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah, antara lain: Anti-korupsi; Civic Space dan partisipasi publik; demokrasi; tata kelola digital; Keadilan; dan Iklim dan lingkungan. OGP Global Summit diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan dan mengakselerasi inisiatif keterbukaan pemerintah pada isu strategis prioritas di atas. Hasil akhir dari OGP Summit 2023 berupa OGP Steering Committee Tallinn Commitment.
Adapun peserta OGP Summit 2023 terdiri atas pimpinan negara anggota, pimpinan pemerintah daerah anggota, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat sejumlah 11 sesi strategy track di dalam main event OGP Summit 2023 yang bertujuan untuk menguatkan peran keterbukaan pemerintah di tingkat lokal maupun nasional, selain itu terdapat lebih dari 30 thematic sessions yang membahas isu-isu strategis prioritas.
Dalam OGP Summit 2023, PWYP Indonesia berkontribusi dan berperan aktif dalam sejumlah kegiatan, diantaranya:
Sharing pembelajaran dalam Country Stakeholders Exchange Open Government Partnership (OGP) Partnership for Democracy and Accountability, yang diselenggarakan oleh Support Unit OGP pada 5 September 2023. Kegiatan ini mempertemukan para reformis pemerintah dan masyarakat sipil dari Kolombia, Ghana, Honduras, Indonesia, Kenya, Nigeria dan Filipina mendiskusikan kemajuan yang dicapai dalam pembukaan pemerintahan mereka melalui OGP; peluang apa saja yang ada untuk memperdalam dampak kerja pemerintahan terbuka di negara mereka; mengidentifikasi tantangan bersama yang mungkin dialami/diantisipasi oleh para reformis membatasi dampak pekerjaan mereka dan mengeksplorasi cara untuk menavigasinya; dan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang dukungan yang ada untuk memperkuat proses OGP negara mereka. Secara khusus, PWYP Indonesia sharing perjalanan Indonesia dalam OGP mencakup keberhasilan yang dicapai misalnya keterbukaan kontrak dan keterbukaan Beneficial Ownership (BO). Upaya pemerintah dan CSO memastikan keberlanjutan OGP dikaitkan dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 mendatang.
Selanjutnya PWYP Indonesia juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Uni Eropa yang diwakili oleh Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen dengan OGP yang diwakili oleh Sanjay Pradhan, CEO OGP, pada 7 September 2023. Mou ini merupakan dukungan Uni Eropa dalam program Partnership for Democracy and Accountability yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kehidupan warga negara di seluruh dunia melalui pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan akuntabel. Program ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah yang terbuka – dalam bidang antikorupsi dan akuntabilitas, gender, pemuda, inklusi, ruang sipil, dan partisipasi – secara global dan di negara-negara mitra, termasuk Kolombia, Ghana, Honduras, Indonesia, Kenya, Nigeria, dan Filipina.
Sharing pengalaman CSO di Indonesia dalam menggunakan data Beneficial Ownership (BO) untuk kerja-kerja advokasi khususnya di sektor sumberdaya alam (SDA) dalam Thematic Session ”Connecting Global to Country Action to Fight Transnational Corruption: How Can Beneficial Ownership Transparency Drive Change?” yang diselenggarakan oleh Open Ownership, pada 7 September 2023. Dalam session yang menghadirkan menghadirkan sejumlah panelist diantaranya Alhaji Garba Abubakar, Registrar General, Corporate Affairs Commission, Government of Nigeria; Mark Robinson, Executive Director, EITI; dan Kateryna Ryzhenko, Deputy Executive Director for Legal Affairs, Transparency International Ukraine; PWYP Indonesia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi CSO ketika menemukan nama BO di luar negeri yang terindikasi melakukan kejahatan.
PWYP Indonesia berkolaborasi dengan Energy for Growth Initiative, Ghana dan Kementerian Luar Negeri, Estonia mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan satu dari 30 thematic session, yaitu “A Just and Open Government for the Energy Transition”.
Thematic session ini mendiskusikan mengapa transisi energi dan pencapaian kebutuhan energi global harus didukung oleh transparansi, ketersediaan data, partisipasi, akuntabilitas, ko-kreasi, dan tata kelola yang baik. Dalam sesi yang dihadiri sekitar 115 peserta dari berbagai negara ini juga memberikan ruang bagi pembicara dan peserta untuk berbagi pendekatan pemerintah yang terbuka dan transparan terhadap transisi energi, dengan menyoroti studi kasus dan pengalaman negara, melakukan identifikasi risiko dan pembelajaran awal tentang bagaimana proses OGP dapat membangun kepercayaan sosial dan partisipasi lebih luas yang relevan dengan komunitas global.
Hadir sebagai pembicara dalam thematic session yaitu, Aly Zulficar Rahim, Program Manager Global Partnership for Social Accountability (GPSA), The World Bank; Bohdan Serebrennikov, Program Manager of DiXi Group; Gritta Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Indonesia; Ian Mwinga, Kepala Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Zambia; dan R. Alam Surya Putra, Direktur Program Environmental Governance, The Asia Foundation (TAF) serta dibuka oleh Kadri Lepp, Director General Department of Connectivity & Climate Diplomacy, Kementerian Luar Negeri Estonia.
Mulai dari peran sebagai wakil masyarakat sipil dalam Steering Commitee (SC) OGP Internasional 2013-2014, keterlibatan dalam sejumlah kegiatan seperti OGP Summit, OGP Local, Asia Pacific Leadership Forum (APLF), maupun mengawal pelaksanaan Renaksi OGI I sampai VII. Saat ini, PWYP Indonesia mengawal pelaksanaan Renaksi VII (2023-2024), khususnya pada aksi Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfataan Data Beneficial Ownership, serta aksi Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang. PWYP Indonesia juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan OGP Local.
PWYP Indonesia juga menghadiri OGP Summit 2023 pada 6-7 September 2023, mulai dari opening plenary, sesi strategy track, main event, thematic session dan closing plenary; sejumlah bilateral meeting dengan delegasi Republik Indonesia, mulai dari Duta Besar Indonesia untuk Finlandia & Estonia; Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; menyaksikan pemberian Award OGP Summit 2023, dimana Indonesia memperoleh penghargaan untuk inisiatif program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia” kolaborasi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan sejumlah CSO di Indonesia; serta menyusun siaran pers Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil atas Penyelenggaraan OGP Summit 2023 di Talinn, Estonia bersama CSO Indonesia yang hadir dalam OGP Summit 2023.
Penulis: Aryanto Nugroho