Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) bekerja sama dengan PWYP Indonesia menyelenggarakan Multi-Stakeholder Forum (MSF): Monitoring dan Evaluasi OGI VIII Semester 1 pada 13 Agustus 2026 secara luring yang melibatkan lebih dari 45 K/L dan organisasi masyarakat sipil. Penyelenggaraan MSF ini melibatkan kerja sama pendanaan antara Sekretariat Nasional OGI/Kementerian PPN/Bappenas dan PWYP Indonesia yang mendapat dukungan dari Uni Eropa dan Open Government Partnership.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut sekaligus bagian dari rangkaian pelaksanaan monev RAN OGI VIII (2026-2027) semester satu yang telah diserahkan pelaporannya oleh CSO dan K/L pada JanuariJuni2026, untuk kemudian dilakukan verifikasi data dukung dan laporan publikasi oleh sekretariat. MSF ini merupakan bagian dari tahapan akhir sebelum masa sanggah dan publikasi final hasil monev. Terdapat empat tahapan Monev dalam periode RAN OGI VIII, yakni B06 (per enam bulan), B12 (per 12 bulan), B18 (per 18 bulan), dan B24 (per 24 bulan).
Dalam kesempatan tersebut, Karina Apriladhatin mewakili Seknas OGI menyampaikan sejumlah capaian dari 19 komitmen RAN OGI VIII. Di antaranya, capaian administratif dari pelaksanaan RAN OGI selama implementasi enam bulan atau satu semester ini menunjukkan 8 komitmen atau 42,1% dengan capaian baik, kemudian terdapat 6 komitmen atau 31,6% dengan capaian cukup, dan 5 komitmen atau 26,3% dengan capaian kurang. Kemudian, dari 39 target capaian tingkat K.L., sebanyak 50% baik, 37,5% kurang, dan 12,5% (N/A). Kemudian, dari 60 target capaian tingkat OMS, sebanyak 46,3% baik, 45,0% kurang, 6,7% (N/A). Selain itu, Karina juga menyampaikan sebaran skor akhir B06 per komitmen, yakni 71% kategori baik, 51-70% cukup, dan ≤50% kurang.
Setelah memaparkan sejumlah hasil laporan dan pencapaian, MSF ini membedah 19 komitmen antara K/L dan CSO sebagai program ko-kreasi bersama. Diskusi tersebut meminta para penanggung jawab komitmen setiap K/L dan CSO terkait untuk menyampaikan sejumlah capaian, progres, kendala, hingga tindak lanjut. Di antaranya, akses komitmen 1 mengenai rekomendasi kebijakan penguatan bantuan hukum yang berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini mendapatkan skor B06 sebesar 42%. Komitmen ini menunjukkan terdapat sejumlah capaian di salah satunya penyusunan rekomendasi kebijakan terkait yang sudah disusun dan disampaikan, sedangkan kendalanya yakni asesmen terhadap statuta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang belum dapat dilakukan karena dokumen yang belum tersedia dan di sisi lain terdapat kendala pendanaan. Dengan demikian, tindak lanjut dari dokumen ini yakni percepatan penetapan dokumen Posbankum dan perluasan koordinasi lintas K/L-OMS.
Selain itu, isu energi, lingkungan, hidup, dan sumber daya alam yang memiliki komitmen mengenai keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam kebijakan pendanaan juga menunjukkan capaian yang cukup baik, yakni mendapat skor 61%. Capaian di antaranya yakni sudah dilaksanakan pertemuan koordinasi antara K/L dan CSO, data pendanaan hijau (EFT) mulai berjalan, sudah terbentuk inisiatif kerja sama dan kerangka rekomendasi dalam draf pedoman partisipasi publik. Tindak lanjut dari komitmen yakni berupa perincian timeline dan cakupan mekanisme partisipasi publik yang akan disasar.
Sebagai penutup, diskusi ini menyampaikan bahwa setelah dilakukan MSF laporan Monev, tindak lanjut berikutnya adalah membuka masa sanggah selama tujuh hari terkait hasil akhir B06, di mana K/L dan OMS dapat menyampaikan laporan dan data pendukung tambahan kepada Sekretariat OGI. Kemudian, hasil publikasi Monev akan tersedia di website resmi OGI yang aksesnya terbuka untuk publik.