Untuk disiarkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan setelahnya.

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan komitmen nasional dan global terhadap pemerintah yang terbuka melalui implementasi Open Government Partnership (OGP)¹, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan gelar wicara sekaligus berpartisipasi dalam Open Government Week 2024² dengan tajuk “Menyoal Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia” bertempat di bilangan Jakarta Pusat pada 29 Mei 2024.

Hadir sebagai narasumber dalam gelar wicara tersebut Catur Budi Kurniadi, Koordinator Kajian Strategi, Pusat Data Dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Syaharani, Peneliti ICEL; Magdalena Rianghepat, Koordinator Program Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS); dan Meliana Lumbantoruan, Deputi Direktur PWYP Indonesia.

Gelar wicara tersebut mendiskusikan bagaimana pelaksanaan keterbukaan dan partisipasi publik pada agenda dan kerja-kerja pemerintah selama ini, khususnya pada bidang yang strategis dan vital seperti sektor energi. Dimana, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi sebagai upaya memerangi perubahan iklim dan emisi karbon melalui peningkatan penggunaan energi bersih.

Catur Budi Kurniadi, sampaikan sejumlah upaya Pemerintah, khususnya Kemenetraian ESDM untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi diantaranya, pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) skala besar; perdagangan karbon sektor energi; program mandatori biodiesel; percepatan ekosistem kendaraan listrik; pengembangan ekosistem industri baterai terintegrasi; dan penguatan regulasi EBT untuk mempercepat investasi transisi energi

“Dalam setiap perumusan perencanaan maupun pelaksanaan program transisi energi, Pemerintah tentu berupaya untuk terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi maupun elemen masyarakat sipil lainnya.” jelas Catur.

Catur menyebut salah satu contoh inovasi Kementerian ESDM untuk melibatkan lebih banyak stakehokders melalui Program GERILYA Academy, sebuah wadah yang dihadirkan Kementerian ESDM untuk memungkinkan mahasiswa berkontribusi secara langsung dalam agenda transisi energi nasional. Sebagai contoh mahasiswa GERILYA Academy telah berkontribusi dalam perencanaan, pemasangan, hingga operasi dan pemeliharaan berbagai jenis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Syaharani mengungkapkan mengapa transparansi dan partisipasi sangat penting dalam mendorong transisi energi berkeadilan?

Energi merupakan salah satu sektor yang dikuasai, diatur dan dikelola oleh negara karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, meaningful participation sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring transisi energi itu sendiri.

Meskipun sejumlah regulasi secara eksplisit menyebut bahwa partisipasi dijamin bagi setiap warga negara, namun dalam pelaksanaanya masih sangat jauh dari meaningful participation itu sendiri.

“Seperti dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen rencana investasi dan kebijakan program Just Energy Transition Partnership (JETP) misalnya, banyak sekali catatan kritis terkait pelaksanaan partisipasi publik. Terlalu singkatnya waktu konsultasi publik, dokumen berbahasa Indonesia yang terlambat diunggah maupun kapasitas stakeholders, khususnya masyarakat terdampak yang tidak memiliki cukup waktu dan kapasitas memahami istilah dan bahasa teknis dari dokumen tersebut” jelas Syaharani.

Magdalena mengungkapkan betapa gap antara Pusat dan daerah, apalagi dengan komunitas di daerah terpencil masih sangat besar. “Masyarakat di Kabupaten Flores Timur misalnya, tempat dimana kami bekerja. Istilah transisi energi saja tidak tahu, apalagi harus memahami” terangnya.

Masyarakat dan bahkan Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi terkait program transisi energi maupun dampak-dampak yang harus dihadapi jika transisi energi dilakukan. Selain itu ruang dialog antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan terutama Pemerintah Pusat (yang memiliki kewenangan di sektor energi) sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada.

Dalam kesempatan tersebut, Magdalena juga menyampaikan bagaimana Perempuan di sejumlah komunitas di Kabupaten Flores Timur bekerja untuk membuat energi alternatif berupa briket dari kelapa, untuk menggantika energi fossil dan konvensional yang sangat mahal. “Lagi-lagi problemnya kita kesulitan mendapatkan ruang dialog antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan terutama Pemerintah Pusat, untuk mengembangkan ini”

Meliana menjelaskan OGP sebagai sebuah inisiatif keterbukaan dan ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil bisa menjadi jembatan untuk memperkuat aspek transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Isu transisi energi bisa diusulkan untuk menjadi salah satu Rencana Aksi (Renaksi) dalam Open Government Indonesia. Apalagi di tingkat global, OGP sudah memiliki Climate and Environment Guide yang menaungi isu transisi energi yang menjamin akses universal terhadap energi yang berkelanjutan, dapat diandalkan, terjangkau.

Narahubung:
Meliana Lumbantoruan (meliana@pwypindonesia.org)

1. OGP merupakan kemitraan yang bersifat luas mencakup anggota di tingkat nasional dan lokal dengan model yang memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat berperan dan terlibat langsung dalam mengawasi pemerintahan sehingga gagasan pemerintahan terbuka yang responsif dan akuntabel dapat terwujud. Keterlibatan Indonesia dalam inisiasi global yang mendorong keterbukaan pemerintah telah berjalan lebih dari 13 tahun. Pada tahun 2011, Indonesia bersama dengan pemerintah Amerika Serikat, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina mendirikan OGP guna mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah bersama masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang inklusif, responsif, dan akuntabel
2. Open Government Week merupakan gerakan global yang dilaksanakan pada satu minggu di bulan Mei setiap tahunnya. Open Government Week 2024 dilaksanakan di lebih dari 60 negara secara daring dan luring. Tanggal 27 – 31 Mei 2024 dilaksanakan serangkaian kegiatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Sekretariat Nasional OGI.