PATTIRO bekerjasama dengan PWYP Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa dan Open Government Partnership menyelenggarakan diskusi terpumpun yang mendorong “Keterbukaan Publik Platform AKSARA dan Potensi Sharing Data Ecological Fiscal Transfer (EFT) dalam Mendukung Target NDC Nasional” pada 31 Agustus 2026 di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini berangkat dari keterbukaan data dan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk agenda perubahan iklim. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan dan pelaporan data, khususnya data yang dapat menggambarkan capaian aksi di daerah.
AKSARA sendiri merupakan aplikasi untuk perencanaan dan pemantauan aksi rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia. Platform ini dikembangkan untuk menyediakan data dan informasi yang lebih akurat dan transparan, sekaligus mendukung pelaporan berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui AKSARA, aksi mitigasi dan berbagai aksi lainnya dapat diidentifikasi dan dipantau, termasuk ribuan aksi yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Penggunaan platform tersebut menjadi penting karena target pembangunan nasional perlu diterjemahkan hingga ke tingkat daerah. RPJPD dan RPJMD, misalnya, perlu diturunkan ke tingkat provinsi dan kemudian dilihat sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat melihat sejauh mana daerah berkontribusi terhadap pencapaian target nasional.
Selain persoalan akurasi, aspek inklusivitas juga mulai menjadi perhatian. Dalam pengembangan data, AKSARA telah berupaya memasukkan unsur generasi muda dan menggunakan data terpilah untuk melihat kondisi secara lebih spesifik. Sistem yang digunakan juga diarahkan agar dapat menghindari data yang bebas duplikasi serta menghubungkan berbagai aplikasi yang digunakan dalam proses pelaporan. Dengan demikian, setiap pemaparan data diharapkan dapat saling terhubung dan menunjukkan kontribusinya terhadap target nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Novi dari SDEMP-Bappenas menekankan dalam AKSARA proses penguatan sistem pelaporan dan pemantauan sebenarnya telah berjalan cukup lama. Salah satu pengalaman yang disampaikan adalah upaya mendorong Jawa Tengah dalam penggunaan IFT. IFT tidak hanya berkaitan dengan isu perubahan iklim, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat isu lain seperti keragaman hayati. Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah regulasi mengenai sistem perencanaan dan pembangunan nasional.
TANTANGAN PENDANAAN DAN PERAN DAERAH
Persoalan lain yang muncul dalam pembahasan adalah keterbatasan anggaran di daerah. Sejumlah anggaran di daerah mengalami pemotongan sehingga ruang untuk menjalankan berbagai program menjadi semakin terbatas. Padahal, langkah-langkah yang terlihat kecil di tingkat daerah tetap dapat memberikan arti dalam mendukung pencapaian target sekaligus membawa perubahan terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mengarahkan pendanaan pada isu-isu perubahan iklim dan memperkuat kerja sama antardaerah. Dalam konteks ini, AKSARA berperan sebagai platform yang menyediakan ruang transparansi mengenai berbagai aksi dan capaian yang dilakukan.
Penguatan pendanaan hijau menjadi salah satu hal yang dinilai penting untuk terus didorong. Tidak hanya mengenai besaran dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana pendanaan tersebut dapat diarahkan pada program yang mendukung pencapaian target iklim dan dapat dipantau secara terbuka. Kerja sama antara pemerintah termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil menjadi bagian yang dibutuhkan agar upaya tersebut dapat berjalan lebih efektif.
MELIHAT KEBERLANJUTAN DI DAERAH
Sementara itu, Ahmad Taufik dari The Reform Initiatives menyoroti kondisi pelaksanaan EFT di daerah. Dari berbagai inisiatif yang telah berjalan, sebagian masih berlanjut sementara sebagian lainnya tidak lagi dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat bukan hanya berapa banyak aksi yang telah dilakukan, tetapi juga bagaimana keberlanjutan aksi tersebut di masing-masing daerah.
Data yang tersedia melalui platform seperti AKSARA dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat kondisi tersebut. Dengan data yang terdokumentasi, pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui aksi mana yang masih berjalan, bagaimana perkembangannya, serta apa saja tantangan yang dihadapi di tingkat daerah.
Jalannya diskusi ini menunjukkan bahwa keterbukaan data tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Data juga perlu dapat digunakan untuk melihat kinerja, mengukur kontribusi daerah, dan memastikan bahwa berbagai aksi yang dilakukan benar-benar mendukung target pembangunan nasional, termasuk target NDC.
Penguatan AKSARA dan potensi sharing data EFT menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung kebutuhan tersebut. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan pendanaan, koordinasi antar pihak, serta keterlibatan masyarakat sipil. Dengan pengelolaan data yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berkelanjutan, berbagai aksi di tingkat daerah diharapkan dapat terlihat kontribusinya terhadap agenda perubahan iklim nasional.