Keterbukaan dan integrasi data menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memastikan aksi perubahan iklim di tingkat daerah dapat dipantau dan dikaitkan dengan target nasional. Hal ini menjadi pembahasan dalam diskusi “Keterbukaan Publik Platform AKSARA dan Potensi Sharing Data Ecological Fiscal Transfer (EFT) dalam Mendukung Target NDC Nasional” yang diselenggarakan oleh PATTIRO bersama PWYP Indonesia, dengan dukungan Uni Eropa dan Open Government Partnership, pada 31 Agustus 2026 di Jakarta.
AKSARA merupakan platform untuk perencanaan dan pemantauan aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia. Platform ini menyediakan data mengenai berbagai aksi yang dilakukan pemerintah dan membantu menghubungkan capaian di tingkat daerah dengan target pembangunan nasional. Dalam diskusi, keterbukaan dan integrasi data dinilai penting untuk memastikan kontribusi daerah terhadap target iklim dapat dipantau secara lebih jelas.
Pengembangan AKSARA juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan keterhubungan data, termasuk melalui penggunaan data terpilah, pencegahan duplikasi, dan integrasi dengan berbagai sistem pelaporan. Dengan demikian, data yang tersedia tidak hanya menjadi bahan pelaporan, tetapi dapat digunakan untuk melihat kinerja dan kontribusi pemerintah daerah terhadap target nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Novi dari SDEMP-Bappenas menjelaskan bahwa penguatan sistem pelaporan dan pemantauan melalui AKSARA telah berjalan cukup lama. Salah satu pengalaman yang disampaikan adalah upaya mendorong Jawa Tengah untuk menggunakan EFT. EFT tidak hanya berkaitan dengan isu perubahan iklim, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat isu lain seperti keragaman hayati. Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah regulasi mengenai sistem perencanaan dan pembangunan nasional.
TANTANGAN PENDANAAN DAN PERAN DAERAH
Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan berbagai aksi perubahan iklim. Karena itu, penguatan pendanaan hijau tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga bagaimana pendanaan diarahkan pada program yang mendukung target iklim dan dapat dipantau secara terbuka. Dalam konteks ini, AKSARA dapat menjadi salah satu ruang transparansi untuk melihat aksi dan capaian daerah, sementara keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk memperkuat pemantauan dan akuntabilitas.
Penguatan pendanaan hijau menjadi salah satu hal yang dinilai penting untuk terus didorong. Tidak hanya mengenai besaran dana yang tersedia, tetapi juga mengenai bagaimana pendanaan tersebut dapat diarahkan pada program yang mendukung pencapaian target iklim dan dapat dipantau secara terbuka. Kerja sama antara pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi bagian yang dibutuhkan agar upaya tersebut dapat berjalan lebih efektif.
Ahmad Taufik dari The Reform Initiatives menyoroti keberlanjutan pelaksanaan EFT di daerah. Menurutnya, sebagian inisiatif masih berlanjut, sementara sebagian lainnya tidak lagi dilaksanakan. Karena itu, pemantauan tidak cukup hanya melihat jumlah aksi yang dilakukan, tetapi juga keberlanjutan dan perkembangannya. Data yang terdokumentasi melalui platform seperti AKSARA dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan melihat aksi yang masih berjalan, capaian, serta tantangan yang dihadapi daerah.
Penguatan AKSARA dan potensi data sharing EFT dapat menjadi langkah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas aksi iklim di tingkat daerah. Integrasi data mengenai pendanaan, pelaksanaan aksi, dan capaian daerah akan membantu melihat tidak hanya apa yang telah dilakukan, tetapi juga keberlanjutan dan kontribusinya terhadap target pembangunan dan NDC nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan, koordinasi antarpihak, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam memastikan data dapat digunakan secara terbuka dan bermakna.
Penguatan AKSARA dan potensi sharing data EFT menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung kebutuhan tersebut. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan pendanaan, koordinasi antar pihak, serta keterlibatan masyarakat sipil. Dengan pengelolaan data yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berkelanjutan, berbagai aksi di tingkat daerah diharapkan dapat terlihat kontribusinya terhadap agenda perubahan iklim nasional.