Menjelang pembukaan resmi KTT di Manila, yang berlangsung bersamaan dengan konferensi iklim Conference of Parties (COP31) di Türkiye, Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group (AP-TMA WG) memperingatkan bahwa lonjakan permintaan global terhadap mineral kritis mengancam masyarakat di kawasan apabila tidak diimbangi dengan penerapan perlindungan yang ketat.
Koalisi menyoroti negosiasi sumber daya dan perdagangan yang tengah berlangsung dan melibatkan Manila, termasuk usulan kerangka kerja Pax Silica AS–Filipina, perundingan perdagangan bebas bilateral dengan Kanada, serta perjanjian perdagangan Kanada–ASEAN yang lebih luas. Meskipun tidak ada pengumuman resmi terkait Pax Silica yang diperkirakan akan disampaikan selama KTT, para pegiat memperingatkan bahwa pembukaan cadangan mineral Filipina untuk memenuhi kebutuhan energi bersih, kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan pertahanan berpotensi memperburuk pelanggaran yang sudah terjadi.
Di Filipina, para pegiat menilai bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Hak Masyarakat Adat 1997 (Indigenous Peoples’ Rights Act/IPRA), lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat adat dan pedesaan tetap rentan. Pembela lingkungan dan warga yang menentang ekstraksi nikel terus menghadapi peningkatan risiko, ancaman, dan intimidasi.
Oleh karena itu, para pegiat mendesak Manila untuk memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN guna memasukkan standar HAM yang dapat ditegakkan, akuntabilitas korporasi, transparansi kontrak, serta pembagian manfaat yang adil secara langsung ke dalam Strategi Mineral Kritis ASEAN (ASEAN Critical Minerals Strategy).
Mereka juga menuntut penerapan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) secara ketat bagi masyarakat adat, penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara penuh pada 2030, serta pendanaan khusus untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan.
Seruan tersebut disampaikan setelah apa yang disebut kelompok masyarakat sipil sebagai peluang yang terlewatkan dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu pada Mei lalu. Meskipun masyarakat sipil menyampaikan tuntutan serupa, Pernyataan Ketua (Chairman’s Statement) yang dihasilkan justru lebih memprioritaskan investasi dan pertumbuhan industri dibandingkan perlindungan masyarakat.
“Para pemimpin ASEAN kini memiliki daya tawar yang nyata dan mereka tidak boleh menyerahkan kekuatan tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS), baik dalam perjanjian perdagangan dan mineral yang baru maupun dalam tinjauan mendatang terhadap Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sekaligus perwakilan Asia-Pasifik di Global Board Resource Justice Network.
Kawasan Asia Tenggara memasok lebih dari dua pertiga nikel dunia dan memiliki 60 persen cadangan tanah jarang (rare earth) global. Secara global, koalisi mencatat 1.226 dugaan pelanggaran HAM yang terdokumentasi dan berkaitan dengan mineral transisi sepanjang 2010–2025.
Selain intimidasi di wilayah pertambangan nikel Filipina, kelompok masyarakat sipil juga menyoroti deforestasi besar-besaran dan pengolahan mineral berbasis batu bara di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, serta ekstraksi tanah jarang di Myanmar yang berkaitan dengan konflik.
Meskipun para pemimpin kawasan telah mengadopsi Declaration on the ASEAN Minerals Development Vision pada Oktober 2025, komitmen tersebut masih bersifat tidak mengikat.
“Strategi Mineral Kritis adalah ruang di mana mereka harus menepati janji tersebut. Hak, persetujuan, dan pembagian manfaat yang adil harus menjadi inti strategi mineral kawasan, bukan sekadar pertimbangan tambahan setelah kesepakatan investasi dibuat,” kata Nugroho.
Sumber: BusinessMirror