Kelompok masyarakat sipil mendesak ASEAN untuk memperkuat daya tawar regional, mendorong pembangunan kekayaan industri bersama, dan memastikan kekayaan mineral memberi manfaat bagi komunitas.
MANILA, Filipina, 14 November 2026 – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, yang beriringan dengan perundingan COP31 yang tengah berlangsung di Türkiye, kelompok masyarakat sipil menyerukan kepada para pemimpin Asia Tenggara untuk memastikan bahwa peran kawasan yang kian besar di pasar mineral transisi global mampu menghadirkan kemakmuran bersama serta perlindungan bagi masyarakat yang selama ini terdampak ekstraksi mineral. Taruhannya sangat besar bagi kawasan Asia-Pasifik, yang memproduksi lebih dari dua pertiga nikel dunia dan menyimpan 60% cadangan logam tanah jarang (rare-earth) global.
Kekuatan-kekuatan ekonomi utama dunia kini tengah berupaya memperoleh akses yang lebih besar terhadap mineral di Asia Tenggara. Meskipun belum ada pengumuman resmi yang pasti, sejumlah kesepakatan perdagangan dan ekonomi tengah dijajaki di sela-sela KTT, termasuk perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan ASEAN serta antara Kanada dan Filipina, yang ditargetkan rampung oleh para negosiator pada bulan November ini. Usulan kerangka kerja Pax Silica antara Amerika Serikat dan Filipina juga berpotensi memberi AS akses yang lebih luas terhadap sumber daya mineral Filipina. Permintaan akan mineral kritis terus meningkat, didorong oleh transisi energi serta industri kecerdasan buatan (AI), pusat data (data centre), dan pertahanan. Namun, bahkan di negara-negara dengan perlindungan hukum yang kuat seperti Filipina yang memiliki Undang-Undang Hak Masyarakat Adat tahun 1997, lemahnya implementasi terus membuat masyarakat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Antara tahun 2010 hingga 2025, tercatat 1.226 dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan mineral transisi di seluruh dunia. Di seluruh Asia Tenggara, ledakan industri nikel Indonesia telah membawa deforestasi, pencemaran, dan lonjakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive menyumbang sekitar 80% dari kapasitas baru batu bara sepanjang tahun hingga Juli 2025, yang terkonsentrasi di pusat-pusat pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Di Filipina, masyarakat yang menentang pertambangan nikel menghadapi ancaman, pelecehan, dan intimidasi, dengan para pembela lingkungan berada pada posisi yang sangat rentan. Sementara itu, ekstraksi logam tanah jarang di Myanmar berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan dan konflik. Selain itu, keuntungan dari ekstraksi selama ini dinikmati oleh pihak luar, sehingga negara-negara penghasil mineral terjebak pada peran pengekspor bahan mentah—baik sebagai pengekspor bijih mentah maupun, seperti di sektor nikel Indonesia, menjadi tuan rumah bagi industri pengolahan bertenaga batu bara yang nilai tambahnya sebagian besar dinikmati oleh pihak di luar negeri.
Di tengah persaingan negara-negara ekonomi besar dalam memperebutkan sumber daya mineral Asia Tenggara, ASEAN memiliki peluang untuk mengakhiri praktik ekstraktivisme dan pelanggaran yang telah berlangsung selama puluhan tahun, serta mengamankan kesepakatan yang lebih adil bagi negara penghasil mineral dan masyarakatnya. Pengalaman Timor-Leste dalam mengelola pendapatan minyak dan gas menunjukkan bahwa besarnya pemasukan dari sumber daya alam tidak serta-merta berujung pada membaiknya kesejahteraan masyarakat. ASEAN harus memastikan bahwa manfaat dari pengembangan mineral dibagikan secara adil kepada mereka yang paling terdampak oleh aktivitas ekstraksi.
Kelompok Kerja Akuntabilitas Mineral Transisi Asia-Pasifik (Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group / AP-TMA WG) beserta para mitranya menyerukan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan yang mengikat, akuntabilitas perusahaan, serta pembagian manfaat yang adil seiring upaya pemerintah menarik lebih banyak investasi di sektor pengolahan mineral, industri hilir, dan rantai pasok regional—termasuk melalui Strategi Mineral Kritis ASEAN yang kini tengah disusun di bawah Keketuaan Filipina. Mereka mendesak pemerintah untuk menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA / FPIC), serta menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna. Koalisi ini juga menyerukan penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil paling lambat tahun 2030, akuntabilitas atas permintaan mineral, serta pendanaan untuk transisi energi yang berkeadilan.
“Selama puluhan tahun, mineral Asia Tenggara keluar dari kawasan ini sebagai komoditas ekspor mentah, sementara masyarakat hanya menyisakan sungai yang tercemar, hutan yang hilang, dan janji-janji kosong. Bahkan ketika pengolahan sudah dilakukan di dalam negeri, seperti pada nikel di Indonesia, prosesnya dijalankan dengan PLTU batu bara captive dan sebagian besar nilai tambahnya tetap dinikmati pihak luar. Para pemimpin ASEAN kini memiliki daya tawar yang nyata, dan mereka tidak boleh melepaskannya begitu saja melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (investor-state dispute settlement), baik dalam kesepakatan perdagangan dan mineral yang baru maupun dalam tinjauan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) mendatang. Mereka telah menjanjikan visi mineral yang melindungi lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Strategi Mineral Kritis inilah momentum bagi mereka untuk menepati janji tersebut: menempatkan hak, persetujuan masyarakat, dan pembagian manfaat yang adil sebagai inti dari strategi mineral kawasan, bukan sekadar pelengkap di balik kesepakatan investasi,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia sekaligus perwakilan Asia Pasifik di Dewan Global Resource Justice Network.
Kelompok masyarakat sipil sebenarnya telah menyuarakan seruan ini pada awal tahun ini, dalam KTT ASEAN sebelumnya di Cebu, Filipina, pada bulan Mei. Namun, Pernyataan Ketua (Chair’s Statement) yang terbit setelahnya justru lebih menekankan pada investasi dan pengembangan industri tanpa menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut secara eksplisit, padahal komitmen ASEAN sendiri mengarah ke hal yang berbeda. Dalam Deklarasi Visi Pengembangan Mineral ASEAN yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-47 pada Oktober 2025, para pemimpin berkomitmen pada tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, komitmen-komitmen tersebut masih bersifat tidak mengikat. Strategi Mineral Kritis ASEAN yang kini sedang disusun di bawah Keketuaan Filipina harus menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kewajiban yang konkret, termasuk pelaksanaan FPIC yang sejati, transparansi kontrak, dan pembagian manfaat yang setara.
KTT ke-49 ini tidak boleh kembali menjadi peluang yang terlewatkan. Tanpa adanya perlindungan yang mengikat dan bagian yang adil bagi masyarakat terdampak, ASEAN berisiko mengorbankan rakyatnya sendiri atas nama transisi energi.