Quezon City, Filipina – Meliana Lumbantoruan, Deputi Direktur Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menghadiri Konferensi Global Aliansi Masyakat Sipil untuk Keadilan Pajak (Global Alliance Tax Justice – GATJ) di Quezon City, Filipina pada 9 – 11 November 2023. Konferensi Global ini bertujuan untuk merefleksikan perjuangan keadilan pajak selama 10 tahun terakhir. Juga melakukan idenfikasi tantangan-tantangan dan perkembangan terkini dalam kampanye serta advokasi global dan regional dari setiap organisasi dan jaringan yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Harapannya dengan input dan pengalaman dari setiap negara, dapat dimasukkan dalam rencana, agenda serta strategi mobilisasi dan koordinasi perjuangan keadilan pajak di sektor ekstraktif dan kerja sama perpajakan internasional yang inklusif dan efektif, yang dapat dilakukan oleh GATJ.

Kiprah GATJ pada tahun 2023 ini sudah memasuki usia 10 tahun. Banyak hal yang patut dirayakan dan juga direfleksikan untuk perbaikan advokasi aliansi di masa depan. Masyarakat sipil dari setidaknya dari 10 negara (Filipina, Indonesia, Vietnam, India, Nepal, Pakistan, Zimbabwe, Africa Selatan, Argentina dan Canada) bertemu dalam acara Konferensi Global 10 Tahun GATJ di Quezon City, Filipina.

Pada hari pertama, konferensi ini diawali dengan sesi refleksi yang disampaikan oleh Lidy Nacpil, Koordinator Asian People’s Movement on Debt and Development (APMDD); Dr. Dereje Alemayehu, Executive Coordinator dari GATJ, serta Dr. Arjun Karki, Global Coordinator, Least Developed Countries Watch. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Diksusi Publik yang bertajuk “Taxing Extractives: What’s Fair, and For Whom?”. Pada sesi ini perwakilan dari Filipina, Canada dan Indonesia sharing tentang kasus-kasus perpajakan di masing-masing negara, dan hal apa yang masih perlu diperbaiki sebagai agenda advokasi.

Diskusi berlanjut pada sesi panel yang bertajuk “Fighting Corporate Tax Abuses and Other Illicit Financial Flows (IFF): Tracing the Local-Global Connections”. Pada sesi ini peserta dari negara Canada, Filipina, Argentina, Indonesia dan South Africa, sharing tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing negara. Ada banyak praktik baik yang sudah dilakukan di masing-masing negara.

Perwakilan dari PWYP Indonesia, Meliana Lumbantoruan, menyampaikan secara spesifik untuk konteks Illicit Financial Flows (IFF) di Indonesia, serta strategi advokasi yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia untuk mengurangi terjadinya praktik IFFs di sector ekstraktif. Hal menarik yang menjadi pembelajaran bagi negara lain adalah progress advokasi untuk mengintegrasikan keterbukaan data Beneficial Ownership dengan data perpajakan. Hal ini cukup mendapat respon dari perserta diskusi. Sesi diskusi global conference hari pertama ditutup dengan refleksi capaian 10 tahun terakhir dari masing-masing negara, regional maupun global. Terdapat banyak milestone yang sudah dilewati dan sudah dicapai.

Konferensi di hari kedua membahas tentang ‘state of play’ dalam mendorong Konvensi Pajak PBB (UN Tax Convention), yang merupakan tuntutan lama negara-negara berkembang dan komunitas keadilan pajak global. Para pembicara secara spesifik menguraikan apa yang menjadi inti permasalahan dan apa yang dipertaruhkan dalam pembahasan yang sedang berlangsung di PBB, khususnya bagi masyarakat dan negara-negara di belahan bumi selatan. Selain itu, pada sesi yang bertajuk “What’s at Stake in the Fight for a UN Tax Convention?” ini, juga banyak memberikan konteks historis di level regional/nasional terkait UN Tax Convention dengan menyoroti apa yang mereka anggap sebagai isu, tantangan, atau peluang utama di masing-masing negara.

Sementara, Konferensi hari terakhir secara khusus menyoroti Aliansi Global untuk Keadilan Pajak (GATJ), mulai sejarahnya dan advokasi yang berkelanjutan, serta beberapa ‘masalah mendesak’ yang GATJ dan para anggotanya harus segara mengambil dan mendiskusikan prioritas, tugas seiring dengan kemajuan dan progress isu perpajakan baik di level nasional, regional maupun global. Sesi hari ke tiga juga diisi dengan konferensi dengan media lokal Filipina dan menyampaikan isi dan tuntutan advokasi Koalisi Tax Justice di Asia.

Penulis: Chitra Regina Apris & Meliana Lumbantoruan
Reviewer: Aryanto Nugroho