Kelompok masyarakat sipil dan jaringan keadilan sumber daya mendesak para pemimpin ASEAN untuk menempatkan “transisi energi yang berkeadilan dan inklusif” sebagai inti dari respons blok regional tersebut terhadap krisis energi Timur Tengah yang sedang berlangsung, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis menjelang KTT pada 7–8 Mei tersebut, Bantay Kita – Resource Justice Network Filipina, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia – Resource Justice Network Indonesia, dan Resource Justice Network Asia Pasifik memperingatkan bahaya respons ketahanan energi yang terlalu berfokus pada diversifikasi bahan bakar fosil, penimbunan cadangan minyak, dan perluasan proyek gas alam.
Kelompok-kelompok ini menyatakan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengganggu pasokan minyak global melalui Selat Hormuz, yang berkontribusi pada kenaikan harga energi dan meningkatnya biaya hidup di seluruh Asia Tenggara.
Beverly Besmanos, Koordinator Nasional Bantay Kita – Resource Justice Network Filipina, menegaskan bahwa para pemimpin ASEAN seharusnya mendahulukan kepentingan komunitas yang rentan dalam transisi energi kawasan.
“Filipina tidak bisa mengklaim memimpin transisi energi sementara rakyat kami menanggung tarif listrik tertinggi di Asia dan tanah leluhur kami dijarah demi ‘mineral kritis’,” kata Besmanos.
Kelompok-kelompok tersebut juga menyuarakan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan yang terkait dengan teknologi energi terbarukan, dan memperingatkan proyek-proyek yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat atau merugikan komunitas lokal.
Angela Asuncion, Koordinator Resource Justice Network Asia Pasifik, menegaskan bahwa komunitas-komunitas yang berada di garis terdepan harus diakui sebagai pemegang hak dalam kebijakan transisi energi.
“Kedaulatan energi dan transisi energi berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa mengakui komunitas-komunitas di garis depan sebagai pemegang hak yang berada di jantung transisi energi,” ujar Asuncion.
Sementara itu, Anggota Dewan Resource Justice Network Asia Pasifik sekaligus Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyatakan bahwa krisis ini seharusnya menjadi peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, alih-alih memperdalam ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Krisis ini bukan sekadar ancaman pasokan. Ini adalah peluang bersejarah bagi ASEAN untuk mempercepat transisi energi yang benar-benar berkeadilan,” kata Nugroho.
Kelompok-kelompok tersebut mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengambil empat langkah konkret: memasukkan klausul transisi energi berkeadilan yang mengikat dalam Pernyataan Para Pemimpin ASEAN; memperkuat aturan transparansi untuk mineral transisi; memperluas partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan energi; serta mempercepat proyek energi terbarukan berbasis komunitas dan pengembangan ASEAN Power Grid.