KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Masih menyelimuti Kalimantan. Di balik api yang berulang, ada persoalan yang belum selesai: pengawasan lahan, tanggung jawab pemegang izin, dan perlindungan warga yang harus menanggung dampaknya.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Kalimantan menilai karhutla bukan semata-mata akibat kemarau. Kebakaran yang terus berulang menunjukkan persoalan tata kelola lahan, lemahnya pengawasan perizinan, serta penegakan hukum yang belum konsisten.
Kritik itu mengemuka dalam diskusi media daring bertajuk “Satu Dekade Perjanjian Paris: Menagih Tanggung Jawab atas Karhutla, Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Komitmen Iklim di Kalimantan”, Minggu (25/10/2026).
Koordinator Pokja 30 Kalimantan Timur, Buyung Marajo, memaparkan sekitar 16.865 hektare lahan terbakar di Kaltim sepanjang 2026. Mengutip catatan Tim Advokasi Keselamatan Rakyat, sekitar 69 persen atau 11.600 hektare di antaranya berada di wilayah konsesi 172 perusahaan.
Angka itu, menurut Buyung, semestinya mendorong pemerintah menelusuri bukan hanya lokasi kebakaran, melainkan juga penguasaan lahan dan kepatuhan perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Di saat bersamaan, dampak kesehatan juga membayangi warga. Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat lebih dari 228 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sembilan kabupaten/kota. Kasus terbanyak tercatat di Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Buyung mengingatkan, ISPA memiliki beragam penyebab. Namun, peningkatan kasus yang berlangsung bersamaan dengan memburuknya kualitas udara akibat karhutla tetap perlu menjadi perhatian serius.
“Penanganan krisis ini tidak cukup dengan pemadaman, tidak cukup dengan pembagian sembako, tidak cukup dengan pembagian masker. Yang diperlukan adalah keberpihakan kebijakan pada keselamatan rakyat melalui pencegahan, transparansi, dan penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Buyung, pemerintah perlu menjamin layanan dasar bagi masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial tidak semestinya dikorbankan ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas. Pokja 30 juga mendesak keterbukaan data kebakaran, daftar perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar, audit lingkungan, serta transparansi anggaran kebencanaan.
Beban warga yang tak dihitung
Persoalan serupa terlihat di Kalimantan Barat. Manajer Training & Learning Center Gemawan, Arniyati, menyebut indeks kualitas udara di Pontianak dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran 400–500.
Sejak Juli, sekitar 40 ribu hektare lahan dilaporkan terbakar di provinsi tersebut. Titik kebakaran terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Berdasarkan catatan Gemawan, lebih dari 70 persen kebakaran terjadi di lahan konsesi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang belum beroperasi.
Sementara itu, kajian CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp5,4 triliun hingga Rp5,6 triliun dalam sebulan. Nilainya mendekati besaran APBD provinsi tersebut.
Namun, kerugian tak berhenti pada hitungan ekonomi. Warga harus mengeluarkan biaya untuk membeli masker dan memeriksakan kesehatan. Anak-anak juga menghadapi gangguan belajar ketika paparan asap memaksa mereka beraktivitas dari rumah. “Masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta tangguh dan beradaptasi. Anak-anak di sini sekarang bilang ada tiga musim: musim panas, musim hujan, dan musim asap,” ujar Arniyati.
Ia turut menyoroti pemotongan dana desa atas nama efisiensi anggaran. Kebijakan itu dikhawatirkan melemahkan dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA), yang menjadi salah satu garda terdepan pencegahan kebakaran di tingkat desa.
Bagi Gemawan, pencegahan karhutla tidak cukup diwujudkan melalui larangan membakar. Pemerintah harus mengawasi penguasaan lahan, memeriksa setiap kejadian kebakaran, menelusuri dugaan pelanggaran, serta memulihkan ekosistem gambut dan kerugian yang ditanggung warga.
Jangan salahkan peladang
Direktur Perkumpulan PADI Kalimantan Timur, Among, menolak narasi yang menempatkan peladang dan masyarakat adat sebagai penyebab utama karhutla.
Ia menjelaskan, praktik berladang tradisional memiliki tahapan dan aturan tersendiri, mulai dari menyiapkan lahan hingga membaca arah angin dan membakar secara terkendali di area terbatas. “Jangan sampai aturan sekarang hanya menjadi karpet merah untuk para pengusaha dan kapitalis,” katanya.
Meski demikian, Among mengakui pembakaran yang mengatasnamakan masyarakat juga perlu dikritisi. Arniyati menambahkan, pilihan warga untuk membuka lahan harus dibaca dalam konteks ekonomi yang lebih luas, termasuk ketika pasar lebih banyak menyerap komoditas sawit.
Karena itu, penanganan karhutla tidak semestinya berhenti pada penindakan terhadap warga. Pemerintah perlu memeriksa struktur penguasaan lahan dan memastikan tanggung jawab pihak yang memiliki izin.
PADI bersama sejumlah pihak juga mendorong agar wilayah masyarakat adat yang telah diakui di Kaltim dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi.
Koalisi PWYP Indonesia Regional Kalimantan mendesak pemerintah membuka data kebakaran dan perizinan, mengaudit konsesi yang terbakar, serta memastikan penegakan hukum berjalan. Perlindungan kesehatan warga dan dukungan bagi masyarakat di tingkat desa juga harus menjadi bagian dari kebijakan penanganan karhutla.
Bagi koalisi, ukuran keberhasilan bukan sekadar seberapa cepat api dipadamkan. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa kebakaran berikutnya bisa dicegah dan warga tidak terus-menerus menanggung akibatnya. (riz)
Sumber: Kaltim Post