Sektor industri merupakan ruang di mana transisi berkeadilan akan benar-benar ditentukan dalam praktik. Pada Agustus 2026, Resource Justice Network dan para mitranya menyusun masukan untuk dialog ke-6 dalam UNFCCC Just Transition Work Programme (JTWP), dengan menyampaikan sejumlah usulan mengenai “Pendekatan holistik terhadap jalur transisi berkeadilan yang ditentukan secara nasional untuk sektor industri: teknologi, inovasi, dan rantai nilai yang berkeadilan.”

Jalur industrialisasi yang membuat negara-negara Global South hanya mengekspor mineral mentah dan mengimpor teknologi jadi, atau mendorong negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil menuju keruntuhan yang tidak terkelola, bukanlah jalur yang berkeadilan maupun berkelanjutan.

Suatu jalur juga tidak dapat disebut “ditentukan secara nasional” apabila teknologi, standar, pembiayaan, dan risiko hukum berada di luar negeri, sementara masyarakat yang menjadi tuan rumah proyek justru tidak dilibatkan dalam perancangannya.

Kami mendorong Para Pihak untuk melihat jalur transisi sektor industri melalui tiga perspektif:

1. Rantai nilai yang berkeadilan

Negara-negara produsen harus dapat mempertahankan nilai teknologi dan ekonomi dari sumber daya yang mereka pasok, bukan hanya menanggung beban ekstraksinya.

2. Industri pasca-minyak

Negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil membutuhkan jalur yang kredibel dan didukung pendanaan untuk melakukan diversifikasi, konversi kembali sektor industrinya, serta melakukan penghentian operasi secara bertahap, dengan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat.

3. Reformasi struktural

Transfer teknologi, aturan perdagangan dan investasi, serta persyaratan pembiayaan harus diperlakukan sebagai hambatan yang perlu dipetakan, dibuktikan, dan diteruskan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya—bukan sekadar dibiarkan sebagai konteks.

Tuntutan Utama Kami

Dialog ke-6 tidak boleh berakhir hanya dengan pernyataan baru mengenai “kesepahaman bersama”. Dialog ini harus menghasilkan keluaran yang dapat berkontribusi pada berbagai proses transisi berkeadilan yang sedang berjalan, termasuk COP31, Just Transition Mechanism, Belém Technology Implementation Programme, dan Global Stocktake berikutnya.

Yang paling penting, dialog ini harus menghasilkan daftar kelas teknologi industri yang teridentifikasi menghadapi hambatan dalam akses atau inovasi, beserta hambatan yang mengikat bagi masing-masing teknologi dan institusi yang menjadi tujuan penerusan hambatan tersebut, serta kewajiban bagi institusi terkait untuk memberikan laporan tindak lanjut.

Inilah keluaran yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan dialog tersebut.

Kami juga membutuhkan ketentuan partisipasi yang kuat bagi masyarakat sipil, Masyarakat Adat, pekerja, dan masyarakat terdampak dalam perancangan dan tata kelola proses transisi berkeadilan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa kewajiban untuk menghormati hak-hak pekerja dan masyarakat juga berlaku bagi proyek-proyek industri baru yang dibangun sebagai bagian dari transisi.

Baca dokumen berikut untuk mengetahui lebih lanjut:

  • Pengajuan Bersama Anggota Resource Justice Network: PWYP Indonesia; Bantay Kita Inc. – Filipina; PowerShift Africa; ZELO; SARWatch; Engenera (Meksiko); CartoCrítica, A.C. (Meksiko); CEUS Chile (Chile); Fundación Terram (Chile); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Peru).
  • Pengajuan Bersama Anggota Global Campaign to Demand Climate Justice (ENGO-DCJ): Resource Justice Network; Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD); World Animal Protection; Just Transition Alliance; dan Third World Network.
  • Pengajuan Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group, yang mencakup Resource Justice Network (Global); Samata (India); Publish What You Pay (PWYP – Indonesia); Core Transparency/PWYP-Timor-Leste (CGT/PWYP-TL); Goa Foundation (India); Centre for Human Rights and Development (Mongolia); Echo Public Association (Kazakhstan); Bantay Kita Inc. (Filipina); Civil Expertise (Kazakhstan); Justice in Mining Network (India); dan International Accountability Project.

Baca artikel lengkapnya di sini.

Privacy Preference Center

Skip to content