Siapkah SDM dan kurikulum pendidikan kita menyongsong era transisi energi berkeadilan?
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum refleksi atas kualitas literasi dan daya saing bangsa. Namun, di tengah ambisi besar Indonesia menuju emisi nol bersih (Net Zero Emission), ada pertanyaan krusial yang jarang bergema di ruang-ruang kelas kita: Sejauh mana dunia pendidikan kita siap menghadapi gelombang besar transisi energi?
Transisi energi bukan sekadar urusan teknis untuk mengganti mesin uap batu bara dengan panel surya. Transisi ini haruslah “berkeadilan”. Artinya, perubahan peta industri tidak boleh meninggalkan pekerja tambang dalam ketidakpastian, menciptakan pengangguran struktural di daerah penghasil sumber daya alam (SDA), atau hanya menjadikan putra daerah sebagai penonton di tengah serbuan teknologi asing.
Langkah Pertama Sudah Dimulai
Kita tidak bisa menutup mata, memang sudah ada langkah-langkah pemerintah menuju ke sana. Januari 2026 lalu, misalnya, peluncuran Renewable Energy Skills Development (RESD) Phase 2, program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Swiss yang bertujuan memperkuat pendidikan vokasi di bidang energi terbarukan melalui pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, menjadi salah satu kabar baiknya. Dengan target ekspansi ke 19 politeknik di 15 provinsi dan fokus pada teknologi baterai serta kesetaraan gender, pemerintah menunjukkan ada niat untuk serius. Penyerapan kerja lulusan spesialisasi energi terbarukan yang mencapai 80 persen pada fase sebelumnya adalah bukti bahwa pasarnya memang ada.
Ada juga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah mulai menghubungkan mahasiswa dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri, serta ruang bagi green skills di Kurikulum Merdeka melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Just Energy Transition Partnership (JETP) pun menyertakan komponen human capital, meski alokasi hibahnya (grant) masih terbatas untuk reskilling massal.
Namun, jika kita melihat gambaran besar secara nasional, kemajuan ini baru sekadar “pintu masuk”, belum menjadi fondasi yang kokoh.
Kesenjangan “Green Skills” dan Kurikulum
Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata berupa skills gap. Di saat investasi hijau mulai masuk, dunia pendidikan kita masih kental dengan napas ekonomi ekstraktif. Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi di daerah kaya komoditas masih didominasi oleh teknik pertambangan konvensional dan mekanika alat berat fosil.
Tanpa transformasi kurikulum yang radikal, transisi energi justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Kita akan melihat proyek-proyek energi terbarukan di pelosok Indonesia, namun posisi-posisi strategisnya diisi oleh tenaga kerja asing atau dari luar daerah, sementara putra daerah hanya menjadi penonton atau pekerja kasar.
Data dari Agenda Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2025 mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan: hanya 3,1 persen jurusan di SMK yang relevan dengan sektor energi, dan kurang dari 1 persen yang spesifik menyentuh Energi Baru Terbarukan (EBT).
Infrastruktur dan SDM Pengajar
Kesiapan teknologi juga menuntut kesiapan infrastruktur pendidikan. Kita membutuhkan laboratorium energi terbarukan yang aksesibel di berbagai wilayah, bukan hanya di universitas papan atas di Pulau Jawa. Ironisnya, di daerah terpencil, yang justru kaya potensi surya dan hidro, banyak sekolah vokasi kekurangan peralatan modern dan listrik stabil.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengajar adalah harga mati. Dosen dan guru vokasi harus memiliki akses terhadap perkembangan terbaru dalam teknologi penyimpanan baterai, smart grid, hingga tata kelola industri hijau.
Berdasarkan proyeksi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) lapangan kerja energi terbarukan berpotensi naik dari 0,63 juta saat ini menjadi 0,74 juta di 2030 dan 1,07 juta di 2050 (dominasi solar dan bioenergi). Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan 4,7–5 juta green jobs secara luas hingga 2029. Namun, skill mismatch tetap tinggi. Jutaan pekerja di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan tambang batu bara belum punya jalur reskilling yang jelas. Partisipasi perempuan dan pemuda di daerah terdampak masih rendah. Padahal, pendidikan harus menjadi jembatan bagi mereka untuk “menyeberang” ke sektor hijau, bukan menjadi tembok yang memisahkan.
Tahapan Menuju Pendidikan Hijau
Transisi energi berkeadilan bukan slogan. Ia harus dimaknai sebagai keadilan akses pendidikan dan pelatihan bagi semua. Mewujudkan transisi energi berkeadilan menuntut langkah konkret yang melampaui sekadar proyek percontohan. Pemerintah perlu segera mengintegrasikan modul dan energi terbarukan sebagai bagian wajib dalam kurikulum di seluruh SMK, dengan prioritas perluasan program pada daerah terdampak seperti NTT, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, dan Jawa Barat. Upaya ini harus disokong oleh alokasi dana JETP (dan/atau inisiatif lainnya) yang lebih berani, minimal 10 persen, khusus untuk program reskilling serta jaminan sosial bagi pekerja terdampak. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan industri hingga masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan kurikulum yang benar-benar link-and-match, sembari tetap menjaga komitmen inklusivitas melalui target minimal 40 persen partisipasi perempuan dan pemuda dalam setiap program pelatihannya.
Momentum Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik. Jika kita gagal menyiapkan SDM sekarang, transisi energi hanya akan menguntungkan segelintir elit dan meninggalkan jutaan orang di belakang. Jangan sampai, di saat dunia sudah berpaling ke energi bersih, pendidikan kita masih “terjebak” di masa lalu fosil.
Namun, kita butuh generasi yang tidak hanya mahir memasang panel surya, tetapi juga paham bagaimana mengelola kekayaan alam secara transparan dan adil. Hanya dengan pendidikan yang inklusif, kita bisa benar-benar merdeka dari ketergantungan pada fosil menuju masa depan hijau yang adil bagi semua.
Sumber: Indonesiana.id