Sektor migas dan tambang memang rentan terhadap korupsi, akibat pertaruhan keuangan yang tinggi dan lemahnya pengawasan. Laporan OECD Foreign Bribery menunjukkan dari 427 kasus korupsi di 2014, 19% berasal dari sektor ekstraktif. Dari 176 kasus yang dituntut di bawah UU Foreign Corrupt Practices, 23% kasus berasal dari sector minyak.

Menggali lebih dalam kasus-kasus korupsi di sektor ekstraktif bisa membantu strategi respon yang lebih baik. Bagaimanapun, sesuai dengan skala masalah, analisis empiris ini sangat terbatas, dan dihambat oleh beberapa factor seperti: kasus yang sangat teknis dan kompleks, seringkali tidak berakhir dengan putusan yang jelas, dan melibatkan pemerintahan dan perusahaan yang kuat.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menjadi panelis dalam International Anti-Corruption Conference (IACC) ke-6 pada 2-4 September lalu di Putrajaya Malaysia. Maryati berbicara tentang “Mengurai Rantai Korupsi dalam Minyak, Gas, dan Tambang.” Maryati menyampaikan berbagai modus utama korupsi di Indonesia yang terjadi di sepanjang rantai industri ekstraktif, mulai dari pemberian izin, ekplorasi dan eksploitasi, proses procurement, penjualan produksi/komoditas, hingga implementasi CSR dan rehabilitasi paska tambang.

Maryati menekankan modus korupsi seperti suap, kick back, mark up, dan korupsi politik yang bisa dibatasi dengan mengembangkan integritas yang kuat, dan sistem kontrol internal yang dilakukan sepanjang rantai industri ekstraktif. Melalui sistem integritas tinggi, ini bisa memutuskan rantai korupsi.

Alexandra Gillias panelis dari NRGI mempresentasikan temuan awal dari anaisis 30 kasus korupsi dari minyak dan pertambangan untuk mengindentifikasi tren umum, seperti aktivitas perantara yang seringkali muncul dalam tawaran korupsi, atau ketentuan local content yang bisa dimanipulasi untuk menguntungkan individu-individu.

Perwakilan dari EITI, Jonash Moberg menceritakan tentang perkembangan EITI di Asia Pasifik, dan menyoroti perihal pelaporan EITI seperti pengeluaran perusahaan milik Negara, pemberian izin, dsb, yang dapat mengurangi risiko korupsi.

Pembicara terakhir yaitu pimpinan forum masyarakat sipil dari Environment and Natural Resource Monitoring Network Afghanistan, berbagi tentang bagaimana korupsi mempengaruhi sektor pertambangan tersebut, dan dampak negatif yang dibawanya.