Jakarta – Koordinator Nasional Publish What Yoy Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Pengarusutamaan Gender: Mengapa dan Bagaimana Ini Mempengaruhi Market Industri Ekstraktif? yang diselenggarakan oleh Women in Mining & Energy (WIME) pada 27 Januari 2023 di bilangan Jakarta Selatan. Diskusi tersebut bertujuan untuk menekankan pemahaman terkait isu gender dari perspektif regulator, pelaku usaha dan masyarakat sipil; memberikan gambaran tentang isu-isu gender di sektor ekstraktif sebagai acuan yang kuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan; Mendiskusikan kemungkinan rencana tindakan afirmatif untuk sektor swasta dan instansi pemerintahan dalam konteks pengarusutamaan gender.
Selain Aryanto, hadir sebagai narasumber mewakili Pemerintah, Rina Handayani, Subkoordinator Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Emilia K. Sitompul, Division Head of Corporate Communication & CSR, PT ABM Investama, TBK. dan Meilyn Tan, Lead Diversity & Inclusion – Asia, PT Thiess Contractor Indonesia, mewakili pelaku usaha.
Rina Handayani menyampaikan bagaimana Pemerintah, khususnya Ditjen Minerba, Kementerian ESDM menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan gender, termasuk pelaksanaannya di lapangan. Rina juga menyampaikan bahwa selama ini Kementerian ESDM juga men-support pelaksanaan inisiatif Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), misalnya dalam penyediaan data pilah untuk publikasi laporan EITI Indonesia. Sementara itu, Emilia K. Sitompul dan Meilyn Tan, menyampaikan bahwa saat ini sejumlah perusahaan sudah sangat aware dengan isu pengarusutamaan gender dan telah mengimplementasikannya dalam operasional perusahaan termasuk ketika menyusun program yang bersinggungan dengan masyarakat.
Adapum Aryanto menyampaikan upaya pengarusutamaan gender di sektor ekstraktif melalui implementasi EITI Indonesia. Dalam Standar EITI terbaru 2019, negara pelaksana EITI diwajibkan memenuhi sejumlah requirement terkait dengan gender, misalnya penyediaan data pilah tenaga kerja beserta perannya, penyediaan informasi yang mudah diakses, menjadikan isu gender dan ekstraktif sebagai “debat publik”, dan penyediaan dokumen terkait perbaikan kebijakan pengarusutamaan gender.
Diskusi ini sangat penting mengingat pengarusutamaan gender belum sepenuhnya terimplementasi di sektor ekstraktif. Padahal Perempuan harus memiliki akses yang setara terhadap pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kebijakan yang responsif gender sangat penting untuk memastikan bahwa analisis, pelatihan, dan kebijakan dalam industri ekstraktif tidak hanya memenuhi kebutuhan perempuan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka.
Penulis: Aryanto Nugroho