9 Mei 2021
Relevance of FACTI Panel Report in Advancing Financial Integrity in Indonesia and Beyond
Global finance as a borderless phenomenon allows tax abuses, corruption, and money laundering to flourish. This situation undermines trust in public…
16 April 2021
Mengurai Isu Tata Kelola Tambang Melalui Proyek Akuntabilitas Sosial
Sektor ekstraktif pertambangan merupakan salah satu motor pembangunan di Indonesia. Namun, sejumlah isu terkait akuntabilitas, transparansi…
16 April 2021
Profil Proyek: Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan
The project of “Social Accountability in the Mining Sector” has the objective to contribute to improving the management and governance in the mining…
6 April 2021
Apa Itu Mekanisme Akuntabilitas Sosial Kolaboratif?
Akuntabilitas sosial kolaboratif digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan pada tata kelola pertambangan…
14 Desember 2020
PWYP Training Center: Memahami Indikator Makro Target Pembangunan Nasional
PWYP Indonesia berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri selenggarakan Workshop untuk memahami indikator makro-ekonomi…
15 April 2020
Forum Publik Brooking Institute: Menggunakan data industri ekstraktif untuk melawan ketimpangan & memperkuat akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober, Brookings Africa Growth Initiative, bersama Oxfam, the Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay,…
30 Januari 2019
11 Tahun PWYP Indonesia untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Baik
Berbagai Permasalahan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam banyak ditemui di Indonesia. Kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah belum dikelola secara…
20 April 2018
Pemodelan Fiskal untuk Industri Ekstraktif
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8XrIler6sDI" width="560" height="315" frameborder="0"…
10 Oktober 2017
KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia
Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di…
28 Juli 2017
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.