Relevance of FACTI Panel Report in Advancing Financial Integrity in Indonesia and Beyond

Global finance as a borderless phenomenon allows tax abuses, corruption, and money laundering to flourish. This situation undermines trust in public…

Mengurai Isu Tata Kelola Tambang Melalui Proyek Akuntabilitas Sosial

Sektor ekstraktif pertambangan merupakan salah satu motor pembangunan di Indonesia. Namun, sejumlah isu terkait akuntabilitas, transparansi…

Profil Proyek: Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan

The project of “Social Accountability in the Mining Sector” has the objective to contribute to improving the management and governance in the mining…

Apa Itu Mekanisme Akuntabilitas Sosial Kolaboratif?

Akuntabilitas sosial kolaboratif digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti permasalahan pada tata kelola pertambangan…

PWYP Training Center: Memahami Indikator Makro Target Pembangunan Nasional

PWYP Indonesia berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri selenggarakan Workshop untuk memahami indikator makro-ekonomi…

Forum Publik Brooking Institute: Menggunakan data industri ekstraktif untuk melawan ketimpangan & memperkuat akuntabilitas

Pada tanggal 24 Oktober, Brookings Africa Growth Initiative, bersama Oxfam, the Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay,…

11 Tahun PWYP Indonesia untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Baik

Berbagai Permasalahan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam banyak ditemui di Indonesia. Kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah belum dikelola secara…

Pemodelan Fiskal untuk Industri Ekstraktif

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8XrIler6sDI" width="560" height="315" frameborder="0"…

KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia

Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di…

Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia

Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah…