16 Desember 2015
PWYP Knowledge Forum with Patrick Heller – Institutional Frameworks and Contract Structure
[slideshare id=54371425&doc=patrickhellerpresentation-oilandgaslawconsiderations-october2015-151026070823-lva1-app6892] Dalam kesempatan ini, Patrick Heller memberikan…
10 November 2015
Pengarusutamaan Gratis, Sebelumnya dan Penjekasan dan Persetujuan (FPIC) di Industri Ekstraktif
Presentasi dari Ronald Allan A. Barnacha, Wakil Presiden Nasional Bantay Kita (Publish What You Pay Filipina). Disampaikan dalam panel bertajuk “Addressing Extractive Challenge to…
10 November 2015
Industri Ekstraktif: Membuka Sektor
Presentasi dari Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Disampaikan dalam panel bertajuk ““Mengatasi Tantangan Ekstraktif untuk Mengejar…
5 September 2015
Keterbukaan Data dan Anti Korupsi, Dua Hal Yang Sangat Cocok
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi salah satu panelis dalam Konferensi Anti Korupsi Internasional ke-6 (IACC) di Malaysia, terakhir (2-4 / 9/2015).…
5 September 2015
Open Data and Anti Corruption, A Great Fit
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi panelis dalam International Anti-Corruption Conference (IACC) ke-6 di Malaysia (2-4/9/2015). Dalam presentasinya,…
2 September 2015
Strategi Pencapaian RAPBN 2016 Sektor Migas dan Tambang
Infografis strategi pencapaian RAPBN 2016 Sektor Migas dan Tambang:
31 Agustus 2015
PWYP Knowledge Forum – Standar Global dalam Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia
Presentasi dibawakan oleh Jalal CSR+ Indonesia, ahli dalam bidang Sustainable Development dan Corporate Social Responsibility, dalam acara PWYP Knowledge Forum edisi pertama.…
27 Agustus 2015
Menginisiasi Gerakan Data Terbuka: Bidang Usaha Ekstraktif-Indonesia
Presentasi Jensi Sartin, peneliti dari Publish What You Pay Indonesia. Disampaikan dalam Konferensi Data Terbuka Internasional ke-3, Ottawa (28-29 Mei 2015). Pengerjaan Data…
21 Agustus 2015
Sektor Pertambangan Indonesia: Kebocoran Pendapatan dan Pembabatan Hutan
Proses desentralisasi yang sangat cepat dan masif di Indonesia melimpahkan wewenang pemberian izin kepada pemerintah daerah, mengakibatkan perijinan pertambangan yang tidak…




