Memantau Izin Pertambangan Di Indonesia

24% kegiatan penambangan di kawasan hutan dioperasikan di hutan lindung dan konservasi, meskipun dilarang oleh undang-undang. Dan sekitar 90% perusahaan pertambangan mengabaikan…

Transparansi Spasial: Studi Kasus Advokasi di Kalimantan Barat

Presentasi Arif Munandar, peneliti dari Swandiri Institute. Disampaikan dalam Konferensi 3rd International Open Data Conference, Ottawa (28-29 Mei 2015). Studi kasus tentang…

Tren Batubara ASEAN: Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)

ASEAN adalah salah satu kawasan yang memegang peran yang penting dalam konsumsi dan produksi batubara di Asia Pasifik. Selain itu, masing-masing negara juga memiliki pola…

Laporan Naratif Pertama Proyek Reversing Resources Curse (RRC)

Ringkasan: Sebuah proyek yang mendorong transparansi dan penggunaan bagi hasil untuk penanggulangan kemiskinan ini disebut dengan proyek "Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam"…

Memantau Anggaran dan Belanja Daerah Panduan untuk Komunitas Lingkar Tambang

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting, khususnya dalam mendorong keterbukaan dan data terbuka dalam aspek kebijakan. Untuk…

Keterbukaan Kontrak dalam EITI

Keterbukaan Kontrak dalam EITI from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan

Pemanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui berbagai bentuk…

Carut Marut Tambang di Bumi Celebes

Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh…

Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing)

Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Hutan di Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara Koalisi Anti Mafia Hutan mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh…

Privacy Preference Center

Skip to content