30 Oktober 2018
CATATAN KRITIS KOALISI MASYARAKAT SIPIL ATAS RAPBN 2019
Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembahasan rancangan APBN dan telah menyepakati asumsi…
14 Oktober 2018
Dari Pertemuan IMF-WB, Pemerintah Diminta Kendalikan Defisit Fiskal Minyak dan Tingkatkan Perbaikan Struktur Ekonomi Yang Bebas Korupsi
Untuk diberitakan pada 14 Oktober 2018 (Pukul. 16.00 WIB) dan setelahnya. Rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank telah usai digelar dalam minggu…
1 Agustus 2018
Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya…
25 Juli 2018
Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
SIARAN PERS No: 069/Ex-J/PR/Koord/VII/2018 Untuk diberitakan pada 25 Juli dan setelahnya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta…
25 Juli 2018
Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
JUMPA PERS Nomor: No: 069 / Ex-J / PR / Koord / VII / 2018 Diterbitkan pada 25 Juli 2018 dan sesudahnya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
13 Juli 2018
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of…
28 April 2018
Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur…
5 April 2018
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan…
15 Maret 2018
KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam
Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan…
13 Maret 2018
Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.