Pemerintah Diminta Batalkan Aturan Baru Soal Ekspor Mineral
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah membatalkan kebijakan baru mengenai…
Relaksasi Ekspor Mineral Labrak UU Minerba
Jakarta - Pemerintah memberi sinyal kuat untuk memberikan relaksasi (pelonggaran) izin ekspor pertambangan mineral, baik ekspor bahan mentah (ore…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan…
Aturan Baru Jonan Dianggap Simbol Inkonsistensi Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi menilai terbitnya…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi)…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2…
Dengan Melewati Tenggat Waktu, Pemerintah Diminta Untuk Mencabut Izin Penambangan yang Bermasalah
Pemerintah provinsi harus mulai mencabut izin penambangan mineral dan batubara (IUP) yang tidak bersih dan jelas (non-CnC) karena pembangunan…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin.…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.