Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dihitung Koalisi LSM Anti…
VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Propinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru (minerba) di NTT bisa…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dihitung Koalisi LSM Anti…
Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta para kepala daerah segera membenahi tata kelola kehutanan, perkebunan, dan…
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan debgan peraturan perundangan…
Kerugian Land Rent Minerba Rp 43,1 Miliar
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru (minerba) di NTT mencapai Rp…
Keterbukaan MOMI Cegah Korupsi di Sektor Pertambangan
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan keterbukaan informasi dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebagai langkah penting dalam pencegahan dan…
PWYP Siap Pantau Pemberantasan Korupsi di Sektor SDA
Jakarta,EnergiToday-- Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menyambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan…
PWYP Dukung Inpres Pemberantasan Korupsi
Jakarta, Petrominer -- Sejumlah pihak menyambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.…
Lewat Inpres Ini, Jokowi Bersihkan ESDM dari Praktik Korupsi
Liputan6.com, Jakarta - Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dinilai dapat menjadi sapu bersih…