Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara
Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah sebuah kemunduran. Kebijakan itu…
Dorong Transparansi Pajak, Indonesia Perlu Lakukan Ini
TRANSPARANSI pajak merupakan isu yang lama menjadi diskursus publik di tingkat internasional. Berbagai strategi dan terobosan telah dilakukan oleh berbagai negara dalam mewujudkan…
Proses Perpanjangan dan Pemberian IUPK Kepada PT Arutmin Dipertanyakan
Siaran Pers Selasa, 4 November 2020 Jakarta – Seperti diduga sebelumnya, pemerintah akhirnya memberikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan dan peralihan PT Arutmin Indonesia selaku…
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat Bergabung dalam Kemitraan Global untuk Mendorong Pemerintahan yang Terbuka
Siaran Pers Bersama 23 Oktober 2020 Nusa Tenggara Barat, Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi…
Presiden dan Pimpinan DPR Bertanggungjawab atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja di Masyarakat
Press Release Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, 11 Oktober 2020 Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of…
Omnibus Law: “Cacat” Prosedur dan Berimplikasi Buruk Terhadap Tata Kelola SDA
Siaran Pers Untuk disiarkan pada tanggal 7 Oktober 2020 dan setelahnya. Jakarta – Lagi dan lagi, publik dikejutkan dengan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja…
Pembubaran Tim Transparansi Industri Ekstraktif Sangat Disayangkan, di Tengah Lesunya Kinerja Sektor Energi dan Ekstraktif.
Siaran Pers 067/Ex-J/SP/Koord/VII/2020 Untuk diberitakan pada 23 Juli 2020 dan setelahnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020…
Tim Pelaksana EITI Siap Kawal Transisi EITI Indonesia
Jakarta – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024, pemerintah melakukan…
Usulan Pelaku Usaha Batu Bara untuk Relaksasi Royalti Dinilai Melukai Rasa Keadilan
Jakarta, 5 Juni 2020 - Koalisi PWYP Indonesia mendukung langkah pemerintah untuk tidak memenuhi permintaan pelaku usaha melalui Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) soal…
DPR, Batalkan Pembahasan dan Pengesahan RUU Pertambangan Minerba! Jangan Manfaatkan Situasi, Fokus Selamatkan Rakyat dari Pendemik Covid-19!
Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Masa Sidang III kali ini, menyatakan akan tetap melakukan pembahasan…