Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pelibatan Publik dalam Proses Aksesi Indonesia ke OECD
Proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola…
Soal Tambang Martabe, Masyarakat Sipil Dorong Perbaikan Tata Kelola Daripada Pengambilalihan
Jakarta - Masyarakat sipil menyoroti wacana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh pemerintah, dalam diskusi publik yang digelar Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama…
Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran
PETISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika…
Propaganda Antek Asing Cara Rezim Prabowo Bungkam Suara Kritis
Narasi ‘antek asing’ berpotensi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau mengamankan kekuasaan, dengan membungkam suara-suara kritis. Belakangan ini, label ‘antek asing’…
Kolaborasi Strategis PPATK dan PWYP Indonesia: Membangun Ekosistem Penanganan Kejahatan Lingkungan
Jakarta, 3 Februari 2026 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru saja menggelar diskusi strategis awal dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,…
Gerakan Perempuan: Asa Transisi Energi di Pulau Seribu Masjid
NTB - Sinar mentari belum terlalu terik menjelang siang itu, sekitar pukul 10.00 WITA. Waktu yang biasanya identik dengan kesibukan domestik bagi banyak perempuan. Namun,…
Momentum Mendorong Penguatan GEDSI untuk Transisi Energi Berkeadilan
Mataram, NTB – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar lokakarya tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di Nusa Tenggara Barat…
ART Indonesia-AS: Ancaman Kedaulatan dan Tarif Resiprokal
DPR RI wajib menolak ratifikasi ART Indonesia-AS. Apalagi ini bukan kesepakatan win-win seperti yang dijelaskan pemerintah. KABARBURSA.COM - Kesepakatan Perjanjian Perdagangan…
Kesepakatan Dagang RI-AS: Tukar Guling Kedaulatan SDA untuk Tarif Resiprokal yang Ilegal?
Jakarta, 22 Februari 2026 – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah sepatutnya tidak melanjutkan pengesahan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS…
Transaksi Jumbo US$33 Miliar Dinilai Tekan Industri Lokal
Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART) memuat komitmen pembelian senilai US$33 miliar yang dinilai berpotensi menekan neraca…