RUU EBET dan RPP KEN Tak Cukup Ambisius Capai Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers Untuk disiarkan segera Jakarta, 28 Juni 2024 – Pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan…
Panduan Pemantauan Implementasi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)
Belakangan ini diskursus konsep “just energy transition” atau transisi energi berkeadilan sering kali menghadapi perdebatan definisi. Keadilan yang seperti apa? Berpihak kepada…
Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif
[Jakarta, 26 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC…
Pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil Bedah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) bertemu dan berdiskusi pada tanggal 24 Juni 2024 di bilangan Jakarta Selatan.…
Cerita Dari Sulawesi
ARES merupakan lembaga analis resiko dan penyelesaian politik berbasis di Yogyakarta. Bersama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, kami memproduksi…
PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut bahwa Peraturan…
Talk Show on Energy Bedah PP Nomor 25 Tahun 2024: Usaha Tambang Masuk Ranah Ormas?
Jakarta - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menyampaikan sejumlah kritik dan penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah…
Sharing Session with Journalist: Membumikan Narasi Pengarusutamaan GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia selenggarakan Sharing Session with Journalist: Membumikan Narasi Pengarusutamaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion…
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas kepada ormas…