16 Februari 2017
Membalikkan Kutukan Sumber Daya Alam (Jilid II)
Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Transparansi, Mengoptimalkan Pajak dan Penerimaan Negara, serta Mendorong Pemanfaatan Secara Efektif dan Responsif di…
16 Februari 2017
Penggantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Independen
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi tata kelola industri energi dan ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia, mendesak pemerintah untuk memilih Presiden Direktur Pertamina…
16 Februari 2017
Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina…
10 Februari 2017
Inovasi Kebijakan Industri Ekstraktif dan Gerakan Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Pengantar
Tata kelola yang baik dalam industri ekstraktif (IE) dan sumber daya alam telah memainkan peran penting dalam pembangunan, khususnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial.…
10 Februari 2017
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti…
10 Februari 2017
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam…






