20 September 2016
PWYP Indonesia Kaji Reformasi Perizinan Minerba di Daerah Kaya Tambang
Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi momentum perubahan tata kelola perizinan…
14 September 2016
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti…
6 September 2016
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti bahwa mekanisme perizinan tambang rentan praktek…




