Skip to content

Masalah dalam Penertiban Izin Tambang

Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan…

ESDM Membentuk Direktorat Baru PNBP

PWYP Indonesia mengapresiasi Kementrian ESDM atas komitmennya dalam upaya meningkatkan PNBP dari industri mineral dan batubara dengan membuat direktorat khusus PNB. Dirjen Minerba…

Memanggil Jokowi untuk Berjuang dengan Misi Moratorium

Koalisi Tambang Anti-Mafia menyerukan Presiden Joko Widodo, 'Jokowi', untuk terus berjuang untuk moratorium lima tahun pada aktivitas destruktif baru di hutan Indonesia. Awal…

Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US

Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…

Mengapa Blok Migas Ada di Hutan Konservasi?

UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas apapun di Hutan Konservasi, namun data paparan ESDM dalam Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi ini menunjukkan adanya…

Moratorium Tambang di Aceh

Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.

We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preference Center