Pemerintah Pastikan Agustus Ini 47 Daerah Perbatasan Teraliri Listrik, Benarkah?
Memantau Izin Pertambangan Di Indonesia
24% kegiatan penambangan di kawasan hutan dioperasikan di hutan lindung dan konservasi, meskipun dilarang oleh undang-undang. Dan sekitar 90% perusahaan pertambangan mengabaikan…
Transparansi Spasial: Studi Kasus Advokasi di Kalimantan Barat
Presentasi Arif Munandar, peneliti dari Swandiri Institute. Disampaikan dalam Konferensi 3rd International Open Data Conference, Ottawa (28-29 Mei 2015). Studi kasus tentang…
Tren Batubara ASEAN: Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)
ASEAN adalah salah satu kawasan yang memegang peran yang penting dalam konsumsi dan produksi batubara di Asia Pasifik. Selain itu, masing-masing negara juga memiliki pola…
Memantau Anggaran dan Belanja Daerah Panduan untuk Komunitas Lingkar Tambang
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting, khususnya dalam mendorong keterbukaan dan data terbuka dalam aspek kebijakan. Untuk…
PWYP Indonesia Berkolaborasi dengan LAPOR! sebagai Focal Point di Sektor Ekstraktif
Jakarta (7/10/14) - Program Manajemen Layanan Online Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) M.M Gibran Sesunan memberikan paparan kepada anggota koalisi PWYP Indonesia tentang…
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Mengontrol Pergerakan Data Terbuka di Sektor Ekstraktif
Indonesia, negara yang sebelumnya membatasi arus informasi yang bebas sebagai konsekuensi kediktatoran 32 tahun, kini telah mencapai era keterbukaan. Undang-Undang Keterbukaan…